11 entries.
12 April 2023 at 13:47
Mengurus Manusia Karung
Jalanan kita belakangan apalagi menjelang lebaran banyak disuguhi pemandangan orang-orang yang seolah hidupnya berat yang divisualkan dengan cara mereka memanggul karung di pundaknya atau sekadar diletakkan di samping tubuh kusut sambil duduk-duduk di trotoar maupun bibir jalan.
Mereka inilah kelompok manusia karung yang terus dan optimis mengaduk iba orang lain untuk merogoh kemanusiaannya, berupa uang, makanan, sembako atau paket lebaran lainnya. Sebelumnya, berjejalan manusia silver, manusia kardus, kemudian juga berderat manusia badut, pengamen, dst.
Etalase kemanusiaan yang dipertunjukkan para manusia karung ini beragam, bisa secara solo karier tapi juga ada yang berkelompok 2-3 orang bahkan lebih. Coba kita jalan sedikit melambat kala melintas ruas jalan protokol di Cilacap, Purwokerto, Surabaya, Solo, Semarang, Jogya, Jakarta dan lainnya, manusia karung tersebut dengan gampangnya bisa kita temukan, kita ajak ngobrol apalagi swafoto. Asal mereka memperoleh cuan, mereka lebih cap mau.
Manusia karung ini barangkali termasuk kaukus penyandang masalah sosial kota. Problematik manusia karung yang meringis di jalanan kota bukan hal baru, karena selama puluhan tahun saya tinggal salah satu kota di Jawa Tengah, praktik manusia karung acap hadir pada rentang puasa ramadhan alias temporer.
Memang pada momentum bulan puasa ini, lebih mudah masyarakat kita dorong dan gerakkan menjadi kontingen kebaikan apalagi menyentuh hulu kemananusiaan kita. Misalnya, bantuan untuk takjil, bantuan buka bersama, bantuan untuk sahur anak yatim, bantuan sembako, bantuan bencana alam, berzakat, dan seterusnya.
Kadang kita dibikin ambigu dengan hadirnya manusia karung ini. Satu sisi kita merasa iba, ingin memberi sepotong roti, sebungkus nasi atau menyelipkan sedikit uang recehan di kantongnya.
Tapi, di ujung lainnya, kita berhadapan dengan perda yang melarang kita memberikan sesuatu kepada pengemis, gelandangan, pengamen, pemulung, manusia karung dan atau penyandang masalah sosial lain.
Soal manusia karung nampaknya bukan menjadi proyek abadi tapi telah menjadi PR abadi sepanjang musim pra-saat-paska lebaran idul fitri. Membaca manusia karung ini, membuka mata kita atas kemiskinan dan ketidakberdayaan yang masih menumpuk di serpihan kota, tapi kita kerap dibuat ngelus dada ketika mereka itu bukan berasal dari kelompok marjinal dan mereka ada yang mengorganisir, dikaryakan oleh kelompok tertentu bahkan datang dari luar kota.
Mental pecundang, pengemis dan miskin tak sedikit mendera masyarakat kita, seperti profesi yang mereka gumuli saat ini. Pada tembok lainnya, kita juga menjumpai kelompok masyarakat yang sibuk berkeliling mencari sumbangan zakat untuk dirinya, atau gerombolan yang suka merintih minta dibuatkan kartu miskin untuk memanen sembako, beasiswa atau bantuan lainnya padahal mereka secara ekonomi lebih dari cukup.
Pemandangan lainnya, ada saja orang kaya yang berebut dan merebut kue bantuan si miskin. Apalagi orang-orang yang secara terang-terangan merampok bantuan orang miskin lewat mengganti mereka dari list penerima bantuan/manfaat, memebri kupon bantuan palsu atau paling sadis korupsi bantuan kemanusiaan.
Mental, karakter miskin ini bahaya untuk merawat negeri ini. Maka kemudian, tentu pemerintah daerah tak tinggal diam. Tak sedikit intervensi ditempuh untuk mengurus group manusia ini, seperti sosialisasi, pelatihan, bantuan keuangan, pendampingan dan hingga penetrasi pasar produk UMKM dari tangan binaan kelompok manusia karung, misalnya.
Negara hadir tak sekali dua, tapi selalu ada untuk warganya. Kadang kita bahkan merasa kasihan dengan pemerintah yang sudah menghabiskan angaran tak sedikit dengan aneka bantuan yang harapannya satu, mereka punya penghasilan, berdaya dan mandiri.
Tapi apa lacur, acap kita temukan pula penyandang masalah sosial, termasuk manusia karung ini yang pernah terdata, dibina, dilatih dan dibantu, eh ternyata turun gunung lagi, merumput di bengalnya trotoar kota, di pengabnya jalanan kota.
Memang tak mudah membalik mental kere atau mental miskin ke mental kaya, mental bos. Itulah tantangan dan ujian kita bersama untuk memberdayakan mereka menjadi manusia merdeka yang berkarya dan bermartabat.
Jujur saja, saat mereka sedang menjalani profesi sebagai manusia karung ini, sebetulnya mereka ini telah melakukan profesi rendahan, bahkan serendah-rendahnya manusia, karena hanya lebih suka dan bersemangat untuk meminta (meski tak meminta), menafikan nilai pemanusiaan sesungguhnya.
Setiap kita menemukan permasalahan manusia karung dan sebangsanya acap terjadi pergumulan, terjadi tabrakan nilai cinta dan benci, madu dan racun, dan sebagainya. Regulasi saja tak cukup menyantuni mereka tidak turun di jalanan. Inilah ruang penyadaran kita, ya pemikiran kita bersama membawa mereka berdaulat secara mental dan ekonomi, tidak subsisten tapi kemandirian.
Kita ingin, mereka mampu meraih sumber ekonomi baru dengan pendapatan yang tak hanya kesementaraan. Ataukah kita beramai-ramai membuka kembali novelnya Agus Noor, perihal orang miskin yang bahagia. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
Jalanan kita belakangan apalagi menjelang lebaran banyak disuguhi pemandangan orang-orang yang seolah hidupnya berat yang divisualkan dengan cara mereka memanggul karung di pundaknya atau sekadar diletakkan di samping tubuh kusut sambil duduk-duduk di trotoar maupun bibir jalan.
Mereka inilah kelompok manusia karung yang terus dan optimis mengaduk iba orang lain untuk merogoh kemanusiaannya, berupa uang, makanan, sembako atau paket lebaran lainnya. Sebelumnya, berjejalan manusia silver, manusia kardus, kemudian juga berderat manusia badut, pengamen, dst.
Etalase kemanusiaan yang dipertunjukkan para manusia karung ini beragam, bisa secara solo karier tapi juga ada yang berkelompok 2-3 orang bahkan lebih. Coba kita jalan sedikit melambat kala melintas ruas jalan protokol di Cilacap, Purwokerto, Surabaya, Solo, Semarang, Jogya, Jakarta dan lainnya, manusia karung tersebut dengan gampangnya bisa kita temukan, kita ajak ngobrol apalagi swafoto. Asal mereka memperoleh cuan, mereka lebih cap mau.
Manusia karung ini barangkali termasuk kaukus penyandang masalah sosial kota. Problematik manusia karung yang meringis di jalanan kota bukan hal baru, karena selama puluhan tahun saya tinggal salah satu kota di Jawa Tengah, praktik manusia karung acap hadir pada rentang puasa ramadhan alias temporer.
Memang pada momentum bulan puasa ini, lebih mudah masyarakat kita dorong dan gerakkan menjadi kontingen kebaikan apalagi menyentuh hulu kemananusiaan kita. Misalnya, bantuan untuk takjil, bantuan buka bersama, bantuan untuk sahur anak yatim, bantuan sembako, bantuan bencana alam, berzakat, dan seterusnya.
Kadang kita dibikin ambigu dengan hadirnya manusia karung ini. Satu sisi kita merasa iba, ingin memberi sepotong roti, sebungkus nasi atau menyelipkan sedikit uang recehan di kantongnya.
Tapi, di ujung lainnya, kita berhadapan dengan perda yang melarang kita memberikan sesuatu kepada pengemis, gelandangan, pengamen, pemulung, manusia karung dan atau penyandang masalah sosial lain.
Soal manusia karung nampaknya bukan menjadi proyek abadi tapi telah menjadi PR abadi sepanjang musim pra-saat-paska lebaran idul fitri. Membaca manusia karung ini, membuka mata kita atas kemiskinan dan ketidakberdayaan yang masih menumpuk di serpihan kota, tapi kita kerap dibuat ngelus dada ketika mereka itu bukan berasal dari kelompok marjinal dan mereka ada yang mengorganisir, dikaryakan oleh kelompok tertentu bahkan datang dari luar kota.
Mental pecundang, pengemis dan miskin tak sedikit mendera masyarakat kita, seperti profesi yang mereka gumuli saat ini. Pada tembok lainnya, kita juga menjumpai kelompok masyarakat yang sibuk berkeliling mencari sumbangan zakat untuk dirinya, atau gerombolan yang suka merintih minta dibuatkan kartu miskin untuk memanen sembako, beasiswa atau bantuan lainnya padahal mereka secara ekonomi lebih dari cukup.
Pemandangan lainnya, ada saja orang kaya yang berebut dan merebut kue bantuan si miskin. Apalagi orang-orang yang secara terang-terangan merampok bantuan orang miskin lewat mengganti mereka dari list penerima bantuan/manfaat, memebri kupon bantuan palsu atau paling sadis korupsi bantuan kemanusiaan.
Mental, karakter miskin ini bahaya untuk merawat negeri ini. Maka kemudian, tentu pemerintah daerah tak tinggal diam. Tak sedikit intervensi ditempuh untuk mengurus group manusia ini, seperti sosialisasi, pelatihan, bantuan keuangan, pendampingan dan hingga penetrasi pasar produk UMKM dari tangan binaan kelompok manusia karung, misalnya.
Negara hadir tak sekali dua, tapi selalu ada untuk warganya. Kadang kita bahkan merasa kasihan dengan pemerintah yang sudah menghabiskan angaran tak sedikit dengan aneka bantuan yang harapannya satu, mereka punya penghasilan, berdaya dan mandiri.
Tapi apa lacur, acap kita temukan pula penyandang masalah sosial, termasuk manusia karung ini yang pernah terdata, dibina, dilatih dan dibantu, eh ternyata turun gunung lagi, merumput di bengalnya trotoar kota, di pengabnya jalanan kota.
Memang tak mudah membalik mental kere atau mental miskin ke mental kaya, mental bos. Itulah tantangan dan ujian kita bersama untuk memberdayakan mereka menjadi manusia merdeka yang berkarya dan bermartabat.
Jujur saja, saat mereka sedang menjalani profesi sebagai manusia karung ini, sebetulnya mereka ini telah melakukan profesi rendahan, bahkan serendah-rendahnya manusia, karena hanya lebih suka dan bersemangat untuk meminta (meski tak meminta), menafikan nilai pemanusiaan sesungguhnya.
Setiap kita menemukan permasalahan manusia karung dan sebangsanya acap terjadi pergumulan, terjadi tabrakan nilai cinta dan benci, madu dan racun, dan sebagainya. Regulasi saja tak cukup menyantuni mereka tidak turun di jalanan. Inilah ruang penyadaran kita, ya pemikiran kita bersama membawa mereka berdaulat secara mental dan ekonomi, tidak subsisten tapi kemandirian.
Kita ingin, mereka mampu meraih sumber ekonomi baru dengan pendapatan yang tak hanya kesementaraan. Ataukah kita beramai-ramai membuka kembali novelnya Agus Noor, perihal orang miskin yang bahagia. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
6 April 2023 at 13:22
Memutus Mata Rantai Bencana
Membaca banjir, melihat tanah longsor dan memahami bencana yang bertubi-tubi yang menelan kerugian harta benda dan nyawa bukanlah kesalahan alam, tapi murni kesalahan manusia mengelola alam. Banjir kiriman, lokal, rob bahkan bandang sudah meradang. Bukan waktunya saling reaktif, emosional, mencari kambing hitam, memaki tanpa memberi solusi.
Sedia payung sebelum hujan maupun penanganan banjir setiap daerah akan berbeda, bergantung akar penyebab terjadinya banjir. Kelakuan masyarakat yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Membuang sampah sembarang, menggunduli hutan seenaknya, mendirikan bangunan di bantaran sungai, minimnya penyerapan air ke tanah, pengalihan fungsi lahan, miskinnya ruang terbuka hijau, mangkraknya mata air, sungai, polder, danau dan waduk maupun embung, dll.
Itulah kemudian, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas keluar dari faktor penyokong utama banjir di atas mutlak dilakukan, diberikan contoh dan gambaran dampak kontraproduktif ketika dilanggar. Itu artinya, tak hanya tanggungjawab pemerintah belaka, tetapi pada seluruh segitiga pentahelix, yakni pemerintah, akademisi dan dunia bisnis serta ditambahkan komunitas (masyarakat).
Maka, kolaborasi bukan lagi utopi, karena pada dasarnya tak ada yang sendirian di dunia ini, semua mesti bergerak, turun, terlibat berikhtiar mencegah, menanggulangi dan mengatasi aneka bencana. Kembali menghidupkan nilai budaya leluhur bangsa, yakni gotong royong, khususnya kerja bakti menjadi bagian pilihan menghadapi banjir. Model kerja ini barangkali dianggap konvensional, tapi efektifitas atas dampak yang diterbitkan luar biasa.
Behimpun jari, gotong royong pada saat bencana datang itu baik, tapi jauh lebih efektif manakala kerja keroyokan itu dilakukan secara regular saat tak ada bencana. Artinya, pencegahan jauh lebih efektif, karena efek jangka panjangnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kerugiannya jauh lebih kecil, menyangkut harta benda, kesehatan, pendidikan bagi anak-anak dan lingkungan. Bersama-sama membersihkan gorong-gorong/selokan, memunguti sampah dan plastik dengan 3R maupun lewat agenda lelang gotong royong. Misalnya, antisipasi bencana dengan cara pengumpulan dana yang ditawarkan kepada para orang kaya, pengusaha dan atau siapapun yang peduli atas keberlangsungan hidup masyarakat marginal yang rentan bencana.
Praktik baik yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah, seperti membangun model rumah konstruksi panggung baik model individual maupun sistem komunal menjadi bagian cara menyelamatkan masyarakat dari ritihan banjir yang bisa menyekap setiap saat. Cara ampuh lainnya yang tak kalah jitu, yakni pembuatan embung yang juga telah tak sedikit dibangun pemerintah bahkan hingga aras pedesaan menghalau bahaya banjir.
Di sinilah, paradigma dalam penanggulangan bencana harus bergeser dari responsif ke preventif, semula sektoral menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah berubah tanggung jawab bersama, berawal sentralistis menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana.
Pengawasan pemerintah daerah dalam mengawal RTRW nampaknya mesti ditegakkan, salah satunya konservasi kawasan. Aliran investasi penting, namun nutrisi lingkungan juga tak kalah penting. Gerakan-gerakan komunitas, seperti sekolah sungai, penanaman pojon, aksi-aksi membersihkan pantai, danau dari sampah, plastik dan limbah lain layak didorong dan gerakkan secara intensif, karena secara langsung mereka telah ikut membantu pemerintah mengatisipasi bencana secara dini. Artinya, normalisasi dan naturalisasi sungai juga sama pentingnya.
Di samping itu, pembuatan sumur-sumur resapan maupun biopori di lahan pekarangan tempat tinggal, di sekolah/kampus, di kantor, di pasar maupun di ruang publik lain menjadi tawaran yang tidak buruk, karena lewat cara ini sekurangnya kita akan bisa memanen air manakala krisis air menimpa tapi juga mengaliskan banjir menyisir lingkungan.
Local Wisdom
Ketercukupan air tanah sebagai barang publik yang penyebarannya yang tidak merata di semua wilayah, semakin hari semakin menurun kualitas dan kuantitasnya. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan intensitas dan volume pemanfaatan air tanah yang melebihi kapasitas sehingga melampaui zona rawan dan kritis. Realisasi dalam pemberdayaan potensi dan pengembangan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan menyuburkan nilai-nilai gotong royong dalam pencegahan, penanggulangan, maupun rehabilitasi pasca bencana.
Merawat local wisdom (kearifan lokal), seperti pendayagunaan kentongan sebagai Early Warning System (EWS), meski dianggap purba tapi di jaman kini pun masih relevan dipraktikkan. Dulu, kentongan ini adalah sarana komunikasi yang sangat efektif. Kenthong satu (kematian), kenthong dua (pencurian), kenthong tiga (kebakaran), kenthong empat (banjir), dan seterusnya. Kalau perlu kode bunyi kenthongan dipasang pada papan pengumuman di tingkat RT. Siskamling hendaknya juga digalakkan lagi sebagai upaya untuk menjaga keamanan secara mandiri oleh masyarakat.
Pada relasi kebencanaan, kampus pun bisa mengambil peran melalui penerjunan tim SAR perguruan tinggi yang terjun langsung membantu menyelamatkan dan atau mengevakuasi korban maupun lewat program kuliah kerja nyata (KKN) akan lebih bernyawa ketika juga melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kebencanaan, misalnya membekali masyarakat dengan kemampuan penanggulangan bencana sesuai tipikal bencana di masing-masing wilayah, membantu pembuatan infrastruktur atau sistem penanggulangan bencana, maupun turut mendorong terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana.
Terakhir, sinergi memutus mata rantai banjir dan bencana lainnya menjadi aksi bukan lagi apriori. Inilah penyadaran, ya pemikiran buat seluruh pemangku kepentingan. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Membaca banjir, melihat tanah longsor dan memahami bencana yang bertubi-tubi yang menelan kerugian harta benda dan nyawa bukanlah kesalahan alam, tapi murni kesalahan manusia mengelola alam. Banjir kiriman, lokal, rob bahkan bandang sudah meradang. Bukan waktunya saling reaktif, emosional, mencari kambing hitam, memaki tanpa memberi solusi.
Sedia payung sebelum hujan maupun penanganan banjir setiap daerah akan berbeda, bergantung akar penyebab terjadinya banjir. Kelakuan masyarakat yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Membuang sampah sembarang, menggunduli hutan seenaknya, mendirikan bangunan di bantaran sungai, minimnya penyerapan air ke tanah, pengalihan fungsi lahan, miskinnya ruang terbuka hijau, mangkraknya mata air, sungai, polder, danau dan waduk maupun embung, dll.
Itulah kemudian, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas keluar dari faktor penyokong utama banjir di atas mutlak dilakukan, diberikan contoh dan gambaran dampak kontraproduktif ketika dilanggar. Itu artinya, tak hanya tanggungjawab pemerintah belaka, tetapi pada seluruh segitiga pentahelix, yakni pemerintah, akademisi dan dunia bisnis serta ditambahkan komunitas (masyarakat).
Maka, kolaborasi bukan lagi utopi, karena pada dasarnya tak ada yang sendirian di dunia ini, semua mesti bergerak, turun, terlibat berikhtiar mencegah, menanggulangi dan mengatasi aneka bencana. Kembali menghidupkan nilai budaya leluhur bangsa, yakni gotong royong, khususnya kerja bakti menjadi bagian pilihan menghadapi banjir. Model kerja ini barangkali dianggap konvensional, tapi efektifitas atas dampak yang diterbitkan luar biasa.
Behimpun jari, gotong royong pada saat bencana datang itu baik, tapi jauh lebih efektif manakala kerja keroyokan itu dilakukan secara regular saat tak ada bencana. Artinya, pencegahan jauh lebih efektif, karena efek jangka panjangnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kerugiannya jauh lebih kecil, menyangkut harta benda, kesehatan, pendidikan bagi anak-anak dan lingkungan. Bersama-sama membersihkan gorong-gorong/selokan, memunguti sampah dan plastik dengan 3R maupun lewat agenda lelang gotong royong. Misalnya, antisipasi bencana dengan cara pengumpulan dana yang ditawarkan kepada para orang kaya, pengusaha dan atau siapapun yang peduli atas keberlangsungan hidup masyarakat marginal yang rentan bencana.
Praktik baik yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah, seperti membangun model rumah konstruksi panggung baik model individual maupun sistem komunal menjadi bagian cara menyelamatkan masyarakat dari ritihan banjir yang bisa menyekap setiap saat. Cara ampuh lainnya yang tak kalah jitu, yakni pembuatan embung yang juga telah tak sedikit dibangun pemerintah bahkan hingga aras pedesaan menghalau bahaya banjir.
Di sinilah, paradigma dalam penanggulangan bencana harus bergeser dari responsif ke preventif, semula sektoral menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah berubah tanggung jawab bersama, berawal sentralistis menjadi desentralisasi dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana.
Pengawasan pemerintah daerah dalam mengawal RTRW nampaknya mesti ditegakkan, salah satunya konservasi kawasan. Aliran investasi penting, namun nutrisi lingkungan juga tak kalah penting. Gerakan-gerakan komunitas, seperti sekolah sungai, penanaman pojon, aksi-aksi membersihkan pantai, danau dari sampah, plastik dan limbah lain layak didorong dan gerakkan secara intensif, karena secara langsung mereka telah ikut membantu pemerintah mengatisipasi bencana secara dini. Artinya, normalisasi dan naturalisasi sungai juga sama pentingnya.
Di samping itu, pembuatan sumur-sumur resapan maupun biopori di lahan pekarangan tempat tinggal, di sekolah/kampus, di kantor, di pasar maupun di ruang publik lain menjadi tawaran yang tidak buruk, karena lewat cara ini sekurangnya kita akan bisa memanen air manakala krisis air menimpa tapi juga mengaliskan banjir menyisir lingkungan.
Local Wisdom
Ketercukupan air tanah sebagai barang publik yang penyebarannya yang tidak merata di semua wilayah, semakin hari semakin menurun kualitas dan kuantitasnya. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan intensitas dan volume pemanfaatan air tanah yang melebihi kapasitas sehingga melampaui zona rawan dan kritis. Realisasi dalam pemberdayaan potensi dan pengembangan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan menyuburkan nilai-nilai gotong royong dalam pencegahan, penanggulangan, maupun rehabilitasi pasca bencana.
Merawat local wisdom (kearifan lokal), seperti pendayagunaan kentongan sebagai Early Warning System (EWS), meski dianggap purba tapi di jaman kini pun masih relevan dipraktikkan. Dulu, kentongan ini adalah sarana komunikasi yang sangat efektif. Kenthong satu (kematian), kenthong dua (pencurian), kenthong tiga (kebakaran), kenthong empat (banjir), dan seterusnya. Kalau perlu kode bunyi kenthongan dipasang pada papan pengumuman di tingkat RT. Siskamling hendaknya juga digalakkan lagi sebagai upaya untuk menjaga keamanan secara mandiri oleh masyarakat.
Pada relasi kebencanaan, kampus pun bisa mengambil peran melalui penerjunan tim SAR perguruan tinggi yang terjun langsung membantu menyelamatkan dan atau mengevakuasi korban maupun lewat program kuliah kerja nyata (KKN) akan lebih bernyawa ketika juga melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kebencanaan, misalnya membekali masyarakat dengan kemampuan penanggulangan bencana sesuai tipikal bencana di masing-masing wilayah, membantu pembuatan infrastruktur atau sistem penanggulangan bencana, maupun turut mendorong terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana.
Terakhir, sinergi memutus mata rantai banjir dan bencana lainnya menjadi aksi bukan lagi apriori. Inilah penyadaran, ya pemikiran buat seluruh pemangku kepentingan. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
5 April 2023 at 09:17
Membunyikan Terompet Desa
Salah satu titik tumpu penyelenggaraan pembangunan desa adalah perangkat desa, dari mulai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur) Desa, maupun sebutan lainnya. Desa yang maju punya korelasi dengan kualitas perangkat desa. Semakin bagus kapasitas dan daya inovasi perangkat desa akan mendorong percepatan pembangunan desa, demikian sebaliknya.
Indonesia punya tak kurang 74.961 desa atau Jawa Tengah dengan 7.809 keanekaragaman desanya. Desa-desa sekarang melesat perkembangannya karena didukung oleh aparat desa yang cakap, bukan semata karena adanya Dana Desa. Keberadaan Dana Desa hanyalah stimulan, sedangkan partisipan gerakan tetap berhulu kepada perangkat dan warga desa yang berdaya. Ingat dana desa bukan dana sapujagat. Maka kemudian, gotong royong membangun desa penting dan relevan digelorakan seluruh elemen desa.
Masih banyak PR desa, seperti kemiskinan, pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, SDM, teknologi, lingkungan, dan sebagainya. Inilah yang mesti kita cari jalan keluarnya. Apalagi pasca pandemi ini, kita harus semakin bekerja keras.
Kita harus bisa membangun desa mandiri dan sejahtera. Ekonomi kerakyatan semestinya terus kita dorong dan gerakan sehingga masyarakat semakin sejahtera. UMKM kita perlu berikan peluru untuk terus bangkit dan berdiri tegak menopang murung ekonomi desa. BUMDEs bisa menjadi rumah baru bagi masyarakat dalam mengelola segala sumber daya alam dan ekonomi desa. Banyak best practice desa-desa yang sukses, kita bisa mencontoh mereka.
Sarana ekonomi desa masih perlu kita benahi, seperti pasar desa atau sarana pengembangan ekonomi lokal. Sebagian dari kita, masih menjual bahan atau komoditas mentah ketimbang yang sudah diolah. Tapi kemudian kita ternyata kekurangan teknologi tepat guna. Jika diolah dengan baik saya yakin akan akan banyak bermunculan produk lokal yang berkualitas. Itulah kemudian, pelatihan usaha ekonomi produktif dengan teknologi sederhana bisa menjadi jalan menaikkan penghasilan warga desa.
Jika kemudian sekarang era teknologi, maka penting bagi desa membangun dan mengembangkan sistem informasi dan data yang lengkap, termasuk data kependudukan, ekonomi dan sebagainya. Juga aplikasi pelayanan publik. Karena era sekarang masyarakat butuh layanan serba cepat, mudah dan murah serta informatif. Desa-desa bisa kita gerakkan melek literasi, seperti mengembangkan sistem informasi desa, e-perpustakaan, menginisiasi pembayaran on line, misalnya PBB, bayar listrik, bayark telpon, bayar leasing, bayar PAM. Atau bayar TV langganan, dan sebagainya. Barangkali nanti tiap desa punya jurnal virtual yang bisa diakses oleh semua warga.
Membuat Coworking Space/Hetero Space untuk tempat anak-anak muda berkarya, berkreasi, berinovasi dan menyalurkan ide-ide kreatifnya. Mendorong UMKM yang ada di desa untuk terus berkembang memanfaatkan teknologi informasi untuk marketing dan promosi.
Frontliner
Selain hal-hal di atas, aneka sumber daya dan budaya desa perlu dikembangkan menjadi komoditas yang punya nilai ekonomi, bahkan sampah sekalipun. Melibatkan masyarakat secara utuh, termasuk rekan-rekan difabel, kaum perempuan dan anak, warga miskin, wakil parpol semua terlibat, seluruhnya turun tangan. Pendeknya memberdayakan mereka. Kebangkitan ekonomi desa dapat terwujud apabila ada upaya sinergis yang melibatkan semua pihak untuk memberdayakan potensi yang ada, melalui terobosan-terobosan inovatif guna menggerakkan ekonomi desa, termasuk SDM.
Satu hal lagi, menyangkut integritas. Jangan sampai perangkat desa dengan aneka posisi jabatannya berperkara hukum gegara terlibat kasus korupsi, gratifikasi dan pungli. Beberapa kasus kelam praktik korupsi harus menjadi lesson learn bagi kita semua. Harapan kita, perangkat desa selalu berkontribusi kepada pembangunan negeri ini, kalau ada masalah semua dirembug baik-baik, kita harus menjadi teladan. Karena apa yang dilakukan masyarakat cerminan dari bagaimana kita menjadi pemimpin, perangkat desa, ya pamong desa. Maka, gotong royong, bahu-membahu harus selalu kita perbarui semangat dan aksinya, tapi terpenting adalah aktor dan spirit di dalamnya terus bergerak. Desa mawa cara, negara mawa tata.
Bencana alam masih mengintai, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman bencana yang ada. Mitigasi kebencanaan harus dikuatkan. Bisa di cek dan dipetakan lagi daerah mana saja yang rawan bencana, desa-desa berada di lereng bukit harus diingatkan dan diberikan pemahaman tentang mitigasi kebencanaan. Pamong desa harus bisa lebih antisipatif terhadap bahaya bencana yang mengancam.
Kita penting untuk terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, pelihara saluran irigasi dan tanggul, tingkatkan gotong-royong bersih desa, khususnya di daerah saluran air (parit dan sungai). Budaya menanam pohon harus terus kita gelorakan. Mari kita jaga lingkungan alam kita agar terhindar dari berbagai bencana yang melanda. Mimpi kita nanti betul-betul desa itu sebagai frontliner, menjadi gerbang paling depan untuk membangun, termasuk dalam pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah maupun dalam praktik berdemokrasi, salah satunya menolak politik uang.
Sudah saatnya perangkat desa cakap mengurus warga, bukan menguras desa, apalagi harus berjalan ratusan kilometer hanya untuk demo memperpanjang masa jabatan. Di tahun politik ini, nampanya masih relevan, kita masih relevan membunyikan terompet desa, yakni meredefinisi perangkat desa : pamong, aparatur atau ambtenar? *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Salah satu titik tumpu penyelenggaraan pembangunan desa adalah perangkat desa, dari mulai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur) Desa, maupun sebutan lainnya. Desa yang maju punya korelasi dengan kualitas perangkat desa. Semakin bagus kapasitas dan daya inovasi perangkat desa akan mendorong percepatan pembangunan desa, demikian sebaliknya.
Indonesia punya tak kurang 74.961 desa atau Jawa Tengah dengan 7.809 keanekaragaman desanya. Desa-desa sekarang melesat perkembangannya karena didukung oleh aparat desa yang cakap, bukan semata karena adanya Dana Desa. Keberadaan Dana Desa hanyalah stimulan, sedangkan partisipan gerakan tetap berhulu kepada perangkat dan warga desa yang berdaya. Ingat dana desa bukan dana sapujagat. Maka kemudian, gotong royong membangun desa penting dan relevan digelorakan seluruh elemen desa.
Masih banyak PR desa, seperti kemiskinan, pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, SDM, teknologi, lingkungan, dan sebagainya. Inilah yang mesti kita cari jalan keluarnya. Apalagi pasca pandemi ini, kita harus semakin bekerja keras.
Kita harus bisa membangun desa mandiri dan sejahtera. Ekonomi kerakyatan semestinya terus kita dorong dan gerakan sehingga masyarakat semakin sejahtera. UMKM kita perlu berikan peluru untuk terus bangkit dan berdiri tegak menopang murung ekonomi desa. BUMDEs bisa menjadi rumah baru bagi masyarakat dalam mengelola segala sumber daya alam dan ekonomi desa. Banyak best practice desa-desa yang sukses, kita bisa mencontoh mereka.
Sarana ekonomi desa masih perlu kita benahi, seperti pasar desa atau sarana pengembangan ekonomi lokal. Sebagian dari kita, masih menjual bahan atau komoditas mentah ketimbang yang sudah diolah. Tapi kemudian kita ternyata kekurangan teknologi tepat guna. Jika diolah dengan baik saya yakin akan akan banyak bermunculan produk lokal yang berkualitas. Itulah kemudian, pelatihan usaha ekonomi produktif dengan teknologi sederhana bisa menjadi jalan menaikkan penghasilan warga desa.
Jika kemudian sekarang era teknologi, maka penting bagi desa membangun dan mengembangkan sistem informasi dan data yang lengkap, termasuk data kependudukan, ekonomi dan sebagainya. Juga aplikasi pelayanan publik. Karena era sekarang masyarakat butuh layanan serba cepat, mudah dan murah serta informatif. Desa-desa bisa kita gerakkan melek literasi, seperti mengembangkan sistem informasi desa, e-perpustakaan, menginisiasi pembayaran on line, misalnya PBB, bayar listrik, bayark telpon, bayar leasing, bayar PAM. Atau bayar TV langganan, dan sebagainya. Barangkali nanti tiap desa punya jurnal virtual yang bisa diakses oleh semua warga.
Membuat Coworking Space/Hetero Space untuk tempat anak-anak muda berkarya, berkreasi, berinovasi dan menyalurkan ide-ide kreatifnya. Mendorong UMKM yang ada di desa untuk terus berkembang memanfaatkan teknologi informasi untuk marketing dan promosi.
Frontliner
Selain hal-hal di atas, aneka sumber daya dan budaya desa perlu dikembangkan menjadi komoditas yang punya nilai ekonomi, bahkan sampah sekalipun. Melibatkan masyarakat secara utuh, termasuk rekan-rekan difabel, kaum perempuan dan anak, warga miskin, wakil parpol semua terlibat, seluruhnya turun tangan. Pendeknya memberdayakan mereka. Kebangkitan ekonomi desa dapat terwujud apabila ada upaya sinergis yang melibatkan semua pihak untuk memberdayakan potensi yang ada, melalui terobosan-terobosan inovatif guna menggerakkan ekonomi desa, termasuk SDM.
Satu hal lagi, menyangkut integritas. Jangan sampai perangkat desa dengan aneka posisi jabatannya berperkara hukum gegara terlibat kasus korupsi, gratifikasi dan pungli. Beberapa kasus kelam praktik korupsi harus menjadi lesson learn bagi kita semua. Harapan kita, perangkat desa selalu berkontribusi kepada pembangunan negeri ini, kalau ada masalah semua dirembug baik-baik, kita harus menjadi teladan. Karena apa yang dilakukan masyarakat cerminan dari bagaimana kita menjadi pemimpin, perangkat desa, ya pamong desa. Maka, gotong royong, bahu-membahu harus selalu kita perbarui semangat dan aksinya, tapi terpenting adalah aktor dan spirit di dalamnya terus bergerak. Desa mawa cara, negara mawa tata.
Bencana alam masih mengintai, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman bencana yang ada. Mitigasi kebencanaan harus dikuatkan. Bisa di cek dan dipetakan lagi daerah mana saja yang rawan bencana, desa-desa berada di lereng bukit harus diingatkan dan diberikan pemahaman tentang mitigasi kebencanaan. Pamong desa harus bisa lebih antisipatif terhadap bahaya bencana yang mengancam.
Kita penting untuk terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, pelihara saluran irigasi dan tanggul, tingkatkan gotong-royong bersih desa, khususnya di daerah saluran air (parit dan sungai). Budaya menanam pohon harus terus kita gelorakan. Mari kita jaga lingkungan alam kita agar terhindar dari berbagai bencana yang melanda. Mimpi kita nanti betul-betul desa itu sebagai frontliner, menjadi gerbang paling depan untuk membangun, termasuk dalam pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah maupun dalam praktik berdemokrasi, salah satunya menolak politik uang.
Sudah saatnya perangkat desa cakap mengurus warga, bukan menguras desa, apalagi harus berjalan ratusan kilometer hanya untuk demo memperpanjang masa jabatan. Di tahun politik ini, nampanya masih relevan, kita masih relevan membunyikan terompet desa, yakni meredefinisi perangkat desa : pamong, aparatur atau ambtenar? *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
4 April 2023 at 13:47
Mengerek Pasar Kopi Jawa Tengah
Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di negeri ini, termasuk Jawa Tengah (Jateng). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kopi Jateng masih belum sepopuler kopi dari beberapa provinsi di Indonesia yang lebih mendunia. Saat ini, kopi Jawa Tengah khususnya menempati urutan ke-7 dari seluruh jenis kopi lokal yang menjadi favorit setelah kopi Gayo, kopi Kintamani, kopi Toraja, kopi Ijen Raung, kopi Meranti dan kopi Flores.
Di Jateng ada 10 daerah sentra penghasil kopi seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kendal, Jepara, Banjarnegara, Pati, Wonosobo, Purbalingga, Magelang dan Brebes dengan jenis kopi yang banyak dikembangkan adalah kopi robusta dan arabika.
Pada 2019, tercatat produksi kopi di provinsi ini mencapai 22,3 ribu ton. Sebanyak 15.139 ton dihasilkan dari perkebunan rakyat. Di era minum kopi menjadi sebuah tren, Pemerintah Provinsi Jateng berupaya menciptakan akselerasi program agar petani kopi di Jawa Tengah turut merasakan manfaat dari tren tersebut.
Peringatan hari kopi internasional, setiap 1 Oktober, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada kopi yang telah menemani umat manusia dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi juga didedikasikan untuk para petani kopi atas upaya mereka memproduksi biji kopi sekaligus mempromosikan perdagangan kopi yang adil di seluruh dunia.
Perkebunan kopi di wilayah Jateng seluas 32.397,47 hektare dengan hasil produksi kopi sebanyak 1.861,87 ton Arabica dan 20.538,07 ton Robusta. Dari hasil panen tersebut, sekitar 70 persennya merupakan sumbangsih dari petani perkebunan rakyat.
Dengan tren yang sedang marak sekarang ini, sudah saatnya kesejahteraan dirasakan petani kopi. Karena produksi kopi bergantung pada mereka, jangan sampai saat pasar kopi sedang melambung seperti ini mereka justru ditinggalkan.
Saat ini kedai kopi telah menjamur di manapun, sehingga meningkatkan total konsumsi domestik. Secara skala nasional, serapan kopi dalam negeri tahun 2019 mencapai 335.540 ton dari total produksi 720.000 ton.
Bahkan, jumlah kedai kopi berjejaring di Indonesia hingga terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana market value yang dihasilkan mencapai Rp 4,8 triliun. Kalau yang ritel-ritel modern seperti itu kan pemainnya sudah banyak dan mapan. Maka kita membukakan jalan kepada petani kopi kita untuk masuk ke pasar lain yang tidak kalah besarnya.
Kita ingin kopi petani jadi menu minuman utama di perhotelan di provinsi ini. Baik saat breakfast maupun sajian di kamar dan di cafe. Proses itu telah berjalan di beberapa hotel ternama, seperti seluruh hotel Dafam Grup di Jateng, Hotel Syariah Solo, Aston dan beberapa hotel lain telah teken kontrak langsung dengan petani kopi. Pemprov Jateng yang menjamin kualitasnya. Dan menjamin kontrak itu tidak melalui calo, clear antara petani dengan managemen hotel.
Pemprov Jateng berani menjamin kualitas tersebut karena telah membuat standarisasi kopi yang bakal dipasarkan. Sekurangnya ada 20 Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang membawahi ribuan petani kopi dari berbagai wilayah di Jateng yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Seluruh Gapoktan tersebut mengeluarkan produk kopi robusta dengan kualitas setara, dan diberi label Kopi Jateng.
Soal mutu produk, maka perlu upgrading SDM petani kopi dan menggandeng pemuda-pemuda setempat agar kualitas kopi juga semakin bagus. Tak kalah perlunya, juga terus melakukan pengenalan teknologi pascapanen dan pengolahan serta teknik penyeduhan, guna memunculkan karakter dari rasa kopi. Pemprov Jateng juga aktif mendorong pengembangan industri olahan kopi, agar semakin inovatif dengan teknologi olah kopi yang tepat dan benar sekaligus penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan sesuai regulasi pangan yang ada.
Strategi industri saat ini adalah Revolusi Industri 4.0. Lima prioritas industri pada era kini, salah satunya adalah industri makanan dan minuman. Implementasi strategi tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi maupun lembaga riset dan pendidikan.
Kita ingin memajukan UMKM, termasuk kopi guna memberikan kesempatan mempromosikan produknya. Promosi menjadi sebuah faktor yang penting dalam strategi pemasaran sebuah produk, sehingga lebih dikenal luas dan disukai masyarakat.
Promosi yang dilakukan tidak hanya melalui berbagai ajang pameran saja, tetapi juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam berpromosi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kemajuan pasar virtual. Selain tidak terbatas sekat-sekat teritorial, medsos dan website sangat murah, cepat dan mampu menjangkau masyarakat lokal bahkan global.
Siapa sih yang sekarang ga punya medsos, dari anak-anak sampai emak-emak punya medsos, Instagram, Facebook, Twitter, dll. Seperti follower medsos Gubernur Ganjar Pranowo tak sedikit, lebih dari 3 juta follower domestik dan luar negeri. Ini dimanfaatkan betul.
Orang nomor satu Jateng itu membuat “Lapak Ganjar,” sebagai ajang promosi produk-produk UMKM, tidak hanya UMKM Jateng, belum lama ini juga punya edisi spesial untuk UMKM provinsi lain. Silakan, khususnya yang punya UMKM kopi, mejeng di IG tersebut.
Jalan bergandengan tangan menjadi pilihan dalam rangka pengembangan industri olahan kopi untuk nantinya menjadi komoditi potensial yang kuat mendukung perekonomian daerah bahkan nasional melalui pasar domestik maupun ekspor. Semoga industri kopi provinsi poros pulau jawa ini semakin maju dan petani kopi tambah sejahtera. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di negeri ini, termasuk Jawa Tengah (Jateng). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kopi Jateng masih belum sepopuler kopi dari beberapa provinsi di Indonesia yang lebih mendunia. Saat ini, kopi Jawa Tengah khususnya menempati urutan ke-7 dari seluruh jenis kopi lokal yang menjadi favorit setelah kopi Gayo, kopi Kintamani, kopi Toraja, kopi Ijen Raung, kopi Meranti dan kopi Flores.
Di Jateng ada 10 daerah sentra penghasil kopi seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kendal, Jepara, Banjarnegara, Pati, Wonosobo, Purbalingga, Magelang dan Brebes dengan jenis kopi yang banyak dikembangkan adalah kopi robusta dan arabika.
Pada 2019, tercatat produksi kopi di provinsi ini mencapai 22,3 ribu ton. Sebanyak 15.139 ton dihasilkan dari perkebunan rakyat. Di era minum kopi menjadi sebuah tren, Pemerintah Provinsi Jateng berupaya menciptakan akselerasi program agar petani kopi di Jawa Tengah turut merasakan manfaat dari tren tersebut.
Peringatan hari kopi internasional, setiap 1 Oktober, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada kopi yang telah menemani umat manusia dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi juga didedikasikan untuk para petani kopi atas upaya mereka memproduksi biji kopi sekaligus mempromosikan perdagangan kopi yang adil di seluruh dunia.
Perkebunan kopi di wilayah Jateng seluas 32.397,47 hektare dengan hasil produksi kopi sebanyak 1.861,87 ton Arabica dan 20.538,07 ton Robusta. Dari hasil panen tersebut, sekitar 70 persennya merupakan sumbangsih dari petani perkebunan rakyat.
Dengan tren yang sedang marak sekarang ini, sudah saatnya kesejahteraan dirasakan petani kopi. Karena produksi kopi bergantung pada mereka, jangan sampai saat pasar kopi sedang melambung seperti ini mereka justru ditinggalkan.
Saat ini kedai kopi telah menjamur di manapun, sehingga meningkatkan total konsumsi domestik. Secara skala nasional, serapan kopi dalam negeri tahun 2019 mencapai 335.540 ton dari total produksi 720.000 ton.
Bahkan, jumlah kedai kopi berjejaring di Indonesia hingga terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana market value yang dihasilkan mencapai Rp 4,8 triliun. Kalau yang ritel-ritel modern seperti itu kan pemainnya sudah banyak dan mapan. Maka kita membukakan jalan kepada petani kopi kita untuk masuk ke pasar lain yang tidak kalah besarnya.
Kita ingin kopi petani jadi menu minuman utama di perhotelan di provinsi ini. Baik saat breakfast maupun sajian di kamar dan di cafe. Proses itu telah berjalan di beberapa hotel ternama, seperti seluruh hotel Dafam Grup di Jateng, Hotel Syariah Solo, Aston dan beberapa hotel lain telah teken kontrak langsung dengan petani kopi. Pemprov Jateng yang menjamin kualitasnya. Dan menjamin kontrak itu tidak melalui calo, clear antara petani dengan managemen hotel.
Pemprov Jateng berani menjamin kualitas tersebut karena telah membuat standarisasi kopi yang bakal dipasarkan. Sekurangnya ada 20 Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang membawahi ribuan petani kopi dari berbagai wilayah di Jateng yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Seluruh Gapoktan tersebut mengeluarkan produk kopi robusta dengan kualitas setara, dan diberi label Kopi Jateng.
Soal mutu produk, maka perlu upgrading SDM petani kopi dan menggandeng pemuda-pemuda setempat agar kualitas kopi juga semakin bagus. Tak kalah perlunya, juga terus melakukan pengenalan teknologi pascapanen dan pengolahan serta teknik penyeduhan, guna memunculkan karakter dari rasa kopi. Pemprov Jateng juga aktif mendorong pengembangan industri olahan kopi, agar semakin inovatif dengan teknologi olah kopi yang tepat dan benar sekaligus penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan sesuai regulasi pangan yang ada.
Strategi industri saat ini adalah Revolusi Industri 4.0. Lima prioritas industri pada era kini, salah satunya adalah industri makanan dan minuman. Implementasi strategi tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi maupun lembaga riset dan pendidikan.
Kita ingin memajukan UMKM, termasuk kopi guna memberikan kesempatan mempromosikan produknya. Promosi menjadi sebuah faktor yang penting dalam strategi pemasaran sebuah produk, sehingga lebih dikenal luas dan disukai masyarakat.
Promosi yang dilakukan tidak hanya melalui berbagai ajang pameran saja, tetapi juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam berpromosi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kemajuan pasar virtual. Selain tidak terbatas sekat-sekat teritorial, medsos dan website sangat murah, cepat dan mampu menjangkau masyarakat lokal bahkan global.
Siapa sih yang sekarang ga punya medsos, dari anak-anak sampai emak-emak punya medsos, Instagram, Facebook, Twitter, dll. Seperti follower medsos Gubernur Ganjar Pranowo tak sedikit, lebih dari 3 juta follower domestik dan luar negeri. Ini dimanfaatkan betul.
Orang nomor satu Jateng itu membuat “Lapak Ganjar,” sebagai ajang promosi produk-produk UMKM, tidak hanya UMKM Jateng, belum lama ini juga punya edisi spesial untuk UMKM provinsi lain. Silakan, khususnya yang punya UMKM kopi, mejeng di IG tersebut.
Jalan bergandengan tangan menjadi pilihan dalam rangka pengembangan industri olahan kopi untuk nantinya menjadi komoditi potensial yang kuat mendukung perekonomian daerah bahkan nasional melalui pasar domestik maupun ekspor. Semoga industri kopi provinsi poros pulau jawa ini semakin maju dan petani kopi tambah sejahtera. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
3 April 2023 at 08:59
Membranding Desa Lewat Film
Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi, karya Usmar Ismail (20 Maret 1921 - 2 Januari 1971), adalah film pertama yang disutradarai dan diproduksi perusahaan film Indonesia (Perfini). Maka pengambilan gambarnya yang pertama pada Kamis, 30 Maret 1950, kemudian dijadikan rujukan dan landasan bagi Pemerintah untuk menetapkannya sebagai Hari Film Nasional (1999), seperti dilansir laman lembaga sensor film republik indonesia.
Film hitam putih yang baru dirilis pada Jumat, 1 September 1950, ini mengisahkan perjalanan pulang prajurit Divisi Siliwangi, yang dipimpin Kapten Sudarto (diperankan Del Juzar), dari Jogjakarta menuju Jawa Barat. Di tengah perjalanan, Sudarto dan sahabatnya, Adam, tak hanya harus melawan penjajah Belanda, tapi juga para pemberontak di daerah.
Jika kemudian, Amerika punya Academy Award dengan piala oscarnya dan Indonesia juga memiliki Festival Film Indonesia dengan piala citranya. Di daerah kita mengenal Festival Film Lokal, semisal Bandung, Jogja, Solo, Purbalingga, Tegal, Malang, Cilacap, Semarang, dll.
Forum atau event seperti itu sekurangnya bisa menjadi pembuka kesadaran untuk menegaskan identitas kaum muda melalui karya-karya film yang menghadirkan warna lokal (local colour) sebagai latar kisah. Kekhasan atau keunikan budaya menjadi latar, yang kemudian barangkali memunculkan nilai-nilai keutamaan.
Sekarang, tak sedikit stasiun televisi, rumah produksi yang getol menayangkan film import, budaya hedon, kekerasan, dan lainnya. Lesunya industri film maupun absennya festifal film lokal disokong atas soal pendanaan, benturan misi atau kepentingan dengan elit.
Stigma dari masyarakat yang menuding sineas itu orang yang kurang kerjaan dan ad hoc, tak bisa menjadi gantungan hidup, segmen terbatas, produksi film masih menjadi komoditas mahal untuk ukuran pedesaan sehingga kadang tak bisa menjangkau warga miskin. Bahkan film misbar (gerimis bubar) pun.
Namun demikian, kita masih punya harapan pada sineas-sineas muda yang konsisten dan bersemangat memproduksi film-film yang menguatkan nasionalisme dan kebangsaan, menggotong kepahlawanan, mengedepankan rodinda (romantika, dinamika dan dialektika) bahkan sampai pada perang atau melawan praktik korupsi yang telah menjadi musuh rakyat. Barangkali produk-produk bertema demikian kurang laku dan miskin profit.
Kaum muda lewat usaha film, bisa berkontribusi menyelesaikan PR bangsa, sepeti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, infrastruktur, daln sebagainya. Kita bangga pada film besutan anak-anak muda Jawa Tengah yang berhasil menyabet penghargaan Juara II pada kategori SMA/SMK/Sederajat dalam Festival Film Pendek Berbahasa Daerah 2022, dengan judul film ‘Pamit,” oleh kawan-kawan Cinema 17 (SMK YP 17 Kota Magelang).
Begitu pula dengan Film “Golek Upa,” produksi Rumah Banjarsari sebagai Juara III untuk kategori Mahasiswa/Umum. Ataupun karya film domestik yang mengangkat budaya lokal, seperti film Cahaya Dari Timur : Beta Maluku, Silariang : Cinta yang (Tak) Direstui, Mantan Manten, Kucumbu Tubuh Indahku, Tarung Sarung, dan lainnya.
Sumber Belajar
Memandang tradisi sebagai semangat yang bisa diolah kembali ke dalam ekspresi yang baru. Tradisi atau lokalitas, tidak dilihat semata dalam upacara, ritual, kisah atau legenda yang ada dalam satu tradisi; tapi justru ruh dalam tradisi itulah yang menjadi sumber kreatifitas anak muda kita untuk bergairah memproduksi film pendek maupun sederhana, menggali kekayaan budaya, mengangkat potensi unggulan desa dan memviralkannya.
Kemenkraf telah memasukkan video, film dan fotografi sebagai bagian dari 15 subsektor kreatif bangsa. Tak cuma itu, film ala pedesaan pun akan memberi daya hidup bagi industri kreatif, perfilman juga memberi hiburan di tengah penat warga.
Setidaknya melalui event berkilau ini bisa me-rebranding kota bahkan juga desanya dengan segala keunikan dan potensi, mendorong imajinasi dan inovasi, mengajak berpikir out of the box dan memberi opsi tontonan yang mengedukasi warga, khususnya anak-anak muda. Salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh pegiat muda film hari ini ialah memperluas sumber tradisi ke-film-annya.
Seperti Film KKN Desa Penari telah membawa desa dengan Rumah Ngluweng, Batu Kapal Piyungan, Jembatan Plunyon Kalikuning Gunung Kidul terkenal. Desa lain yang kesohor gara-gara viralnya di medsos bisa dipanen ke desa Ponggok Klaten dengan primadona wisata airnya yang sanggup mengalirkan pundi-pundi ekonomi setiap hari bagi warganya.
Keliaran dan kreatifitas film dari orang-orang yang bukan berlatar akademik perfilman juga bisa menjadi sumber belajar atau jembatan akademik siapapun untuk memantik sekaligus membangkitkan lokalitas, bak raksasa yang masih tidur.
Lewat sepotong film, tak sedikit memberikan pesan yang mendalam pada nilai edukasi dan pencerahan (sparkling). Mampu mentransformasi sosiokultur hingga ke level akar rumput. Kita tak boleh terimbas wabah myopia, penyakit rabun jauh : kehilangan cara pandang untuk melihat keberagaman dan beragam persoalan bawaannya.
Pendeknya, film dari manapun (desa-kota) juga mampu menjadi media belajar warga dalam mengintrodusir, merevolusi bahkan menginternalisasi sikap mental masyarakat, paling tidak kaum muda menuju sosok produktif dan menginspirasi bagi lingkungan bahkan dunia.
Duta daerah, duta film harus lahir dari sini, yang akan menyuarakan dan memasarkan seluruh potensi alam, wisata, budaya (kearifan lokal) di level yang lebih tinggi. Di sini butuh inovasi, komodifikasi, role model dan konsistensi.
Sedikitnya, kaum muda lewat produksi film, bisa berkontribusi menyelesaikan PR bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, infrastruktur, pangan maupun energi. Inilah bagian tantangan sekaligus peluang kaum muda. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi, karya Usmar Ismail (20 Maret 1921 - 2 Januari 1971), adalah film pertama yang disutradarai dan diproduksi perusahaan film Indonesia (Perfini). Maka pengambilan gambarnya yang pertama pada Kamis, 30 Maret 1950, kemudian dijadikan rujukan dan landasan bagi Pemerintah untuk menetapkannya sebagai Hari Film Nasional (1999), seperti dilansir laman lembaga sensor film republik indonesia.
Film hitam putih yang baru dirilis pada Jumat, 1 September 1950, ini mengisahkan perjalanan pulang prajurit Divisi Siliwangi, yang dipimpin Kapten Sudarto (diperankan Del Juzar), dari Jogjakarta menuju Jawa Barat. Di tengah perjalanan, Sudarto dan sahabatnya, Adam, tak hanya harus melawan penjajah Belanda, tapi juga para pemberontak di daerah.
Jika kemudian, Amerika punya Academy Award dengan piala oscarnya dan Indonesia juga memiliki Festival Film Indonesia dengan piala citranya. Di daerah kita mengenal Festival Film Lokal, semisal Bandung, Jogja, Solo, Purbalingga, Tegal, Malang, Cilacap, Semarang, dll.
Forum atau event seperti itu sekurangnya bisa menjadi pembuka kesadaran untuk menegaskan identitas kaum muda melalui karya-karya film yang menghadirkan warna lokal (local colour) sebagai latar kisah. Kekhasan atau keunikan budaya menjadi latar, yang kemudian barangkali memunculkan nilai-nilai keutamaan.
Sekarang, tak sedikit stasiun televisi, rumah produksi yang getol menayangkan film import, budaya hedon, kekerasan, dan lainnya. Lesunya industri film maupun absennya festifal film lokal disokong atas soal pendanaan, benturan misi atau kepentingan dengan elit.
Stigma dari masyarakat yang menuding sineas itu orang yang kurang kerjaan dan ad hoc, tak bisa menjadi gantungan hidup, segmen terbatas, produksi film masih menjadi komoditas mahal untuk ukuran pedesaan sehingga kadang tak bisa menjangkau warga miskin. Bahkan film misbar (gerimis bubar) pun.
Namun demikian, kita masih punya harapan pada sineas-sineas muda yang konsisten dan bersemangat memproduksi film-film yang menguatkan nasionalisme dan kebangsaan, menggotong kepahlawanan, mengedepankan rodinda (romantika, dinamika dan dialektika) bahkan sampai pada perang atau melawan praktik korupsi yang telah menjadi musuh rakyat. Barangkali produk-produk bertema demikian kurang laku dan miskin profit.
Kaum muda lewat usaha film, bisa berkontribusi menyelesaikan PR bangsa, sepeti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, infrastruktur, daln sebagainya. Kita bangga pada film besutan anak-anak muda Jawa Tengah yang berhasil menyabet penghargaan Juara II pada kategori SMA/SMK/Sederajat dalam Festival Film Pendek Berbahasa Daerah 2022, dengan judul film ‘Pamit,” oleh kawan-kawan Cinema 17 (SMK YP 17 Kota Magelang).
Begitu pula dengan Film “Golek Upa,” produksi Rumah Banjarsari sebagai Juara III untuk kategori Mahasiswa/Umum. Ataupun karya film domestik yang mengangkat budaya lokal, seperti film Cahaya Dari Timur : Beta Maluku, Silariang : Cinta yang (Tak) Direstui, Mantan Manten, Kucumbu Tubuh Indahku, Tarung Sarung, dan lainnya.
Sumber Belajar
Memandang tradisi sebagai semangat yang bisa diolah kembali ke dalam ekspresi yang baru. Tradisi atau lokalitas, tidak dilihat semata dalam upacara, ritual, kisah atau legenda yang ada dalam satu tradisi; tapi justru ruh dalam tradisi itulah yang menjadi sumber kreatifitas anak muda kita untuk bergairah memproduksi film pendek maupun sederhana, menggali kekayaan budaya, mengangkat potensi unggulan desa dan memviralkannya.
Kemenkraf telah memasukkan video, film dan fotografi sebagai bagian dari 15 subsektor kreatif bangsa. Tak cuma itu, film ala pedesaan pun akan memberi daya hidup bagi industri kreatif, perfilman juga memberi hiburan di tengah penat warga.
Setidaknya melalui event berkilau ini bisa me-rebranding kota bahkan juga desanya dengan segala keunikan dan potensi, mendorong imajinasi dan inovasi, mengajak berpikir out of the box dan memberi opsi tontonan yang mengedukasi warga, khususnya anak-anak muda. Salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh pegiat muda film hari ini ialah memperluas sumber tradisi ke-film-annya.
Seperti Film KKN Desa Penari telah membawa desa dengan Rumah Ngluweng, Batu Kapal Piyungan, Jembatan Plunyon Kalikuning Gunung Kidul terkenal. Desa lain yang kesohor gara-gara viralnya di medsos bisa dipanen ke desa Ponggok Klaten dengan primadona wisata airnya yang sanggup mengalirkan pundi-pundi ekonomi setiap hari bagi warganya.
Keliaran dan kreatifitas film dari orang-orang yang bukan berlatar akademik perfilman juga bisa menjadi sumber belajar atau jembatan akademik siapapun untuk memantik sekaligus membangkitkan lokalitas, bak raksasa yang masih tidur.
Lewat sepotong film, tak sedikit memberikan pesan yang mendalam pada nilai edukasi dan pencerahan (sparkling). Mampu mentransformasi sosiokultur hingga ke level akar rumput. Kita tak boleh terimbas wabah myopia, penyakit rabun jauh : kehilangan cara pandang untuk melihat keberagaman dan beragam persoalan bawaannya.
Pendeknya, film dari manapun (desa-kota) juga mampu menjadi media belajar warga dalam mengintrodusir, merevolusi bahkan menginternalisasi sikap mental masyarakat, paling tidak kaum muda menuju sosok produktif dan menginspirasi bagi lingkungan bahkan dunia.
Duta daerah, duta film harus lahir dari sini, yang akan menyuarakan dan memasarkan seluruh potensi alam, wisata, budaya (kearifan lokal) di level yang lebih tinggi. Di sini butuh inovasi, komodifikasi, role model dan konsistensi.
Sedikitnya, kaum muda lewat produksi film, bisa berkontribusi menyelesaikan PR bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, infrastruktur, pangan maupun energi. Inilah bagian tantangan sekaligus peluang kaum muda. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
30 Maret 2023 at 12:05
Desa dalam Kampus Merdeka
Perguruan tingi atau Kampus Merdeka yang diinisiasi Mendikbudristekdikti, Nabiel Makarim setarik nafas dengan strategi Presiden RI, Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran. Harapannya kesejahteraan lebih merata. Kampus Merdeka pun semestinya bisa diterjemahkan dan dipraktikkan di luar kampus, yakni wilayah desa sehingga mampu mengakselerasi pembangunan desa, mengoyak kemurungan desa, membalik kemiskinan desa. Indonesia maju, desa maju.
Terdapat sederet poin penting yang bakal menghela nilai Kampus Merdeka, utamanya yang berelasi dengan bangku para akademisi dalam pembangunan desa. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,60 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen, turun menjadi 12,29 persen pada Maret 2022. Membaca angka-angka statistika itu menjukkan rakyat miskin terbesar menempati wilayah pedesaan. Tentu pemangku kepentingan tak berdiam.
Menyikapi keterpurukan tersebut, meski angka kemiskinan sudah pada level satu digit, tak ada salahnya kampus urun angan dan turun tangan, kita pertajam dan masifkan kembali amalan tri dharma perguruan tinggi yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengadian masyarakat.
Jawa Tengah sudah menerapkan model kuliah kerja nyata (KKN) tematik bagi mahasiswa pada 17 daerah zona merah kemiskinan. Para mahasiswa ini diterjunkan pada sesi KKN tematik, harapannya mereka mampu menemukenali probelamatik desa-desa miskin tersebut, memformulasikan solusi dan tindaklanjutnya.
Dengan demikian, mahasiswa betul-betul menggumuli universitas sejati, di tengah masyarakat. Mungkin antara teori, modul dan tekstual perkuliahan akan sangat berbeda jauh dengan praktikum nyata di lapangan. Bagi kampus yang masih mengalokasikan kota sebagai titik KKN nya sebaiknya mulai menggeser lokusnya ke wilayah desa-desa miskin.
Itulah romantika dan tantangan kaum muda. Kita mahfum, kampus bukan menara gading. Kampus tak boleh menjadi ekslusif yang membuat jarak dengan ibu kandungnya, yakni masyarakat.
Pada sekujur kampus, bisa melakukan transfer pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada masyarakat desa. Selain KKN, Kampus dapat membangun tim efektif untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maupun pelaporan atas pembangunan desa melalui desa dampingan, desa binaan atau istilah lainnya sebagai desa pilot project mengurai kusutnya desa.
Para mahasiswa dan dosen bisa saja merevitalisasi pertanian yang menjadi alas hidup bagi sebagian besar penduduk desa, cobalah menawarkan sistem pertanian modern, integrated farming system, mengajak kaum milenial desa sukarela mengambil alih regenerasi petani para pendahulunya.
Lompatan komodifikasi pertanian bisa ditawarkan kampus ke desa sehingga masyarakat tak melulu bergantung pada sektor padi. Pada sesi ini, tak kurang baiknya menggaet minat masyarakat dengan mengenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk mengolah komoditas mentah menjadi barang benilai ekonomi tinggi.
Ketika menjumpai muramnya UMKM di pedesaan, kampus akan lebih gagah dengan menyentuh mereka dalam soalan SDM, keuangan dan permodalan bahkan pasar. Petani dan UMKM kita jago di urusan produksi tapi merasa kesulitan saat dihadapkan dengan perkara pemasaran produk maupun hasil lainnya.
Dalam relasi ini kampus bisa mengintervensi dengan model edukasi bisnis on line. Karena sekarang era digitalisasi dan otomatisasi. Viralisasi produk lewat media sosial pada era sekarang menjadi pilihan jitu untuk meraup keuntungan secara cepat dan mudah.
Karena di desa itu potensinya tak sedikit, seperti di satu desa tak menutup kemungkinan terdapat beberapa usaha ekonomi produktif atau UMKM dengan beragam produk dan usahanya yang sifatnya masih rintisan (start up), kecil, menengah bahkan barangkali ada yang sudah meneguhkan sebagai industri besar, sehingga mampu membangun lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungannya.
Orkestra Kedesaan
Tatkata UMKM desa tersebut bergejolak dengan susahnya mencari pembeli, mendapatkan pasar, maka tak ada jeleknya kampus bisa mengedukasi desa dengan mendirikan co working space atau semacam kantor bersama dengan layanan prima tentunya. Di sini ada klinik usaha, bantuan networking dan problematik lainnya.
Ekspetasinya, lebih hemat dan cepat dalam urusan pemesanan dan pemasaran produk atau order lainnya. Karena di sini menyediakan orang-orang yang punya kompeten dan terkoneksi dengan seluruh sentra atau titik-titik usaha.
Atau kampus bisa kolaborasi dengan mendatangkan best practice, seperti beberapa BUMDes yang mampu meraup pendapatan tak kecil per tahun (Ponggok, Pujon, dll). Undang juga para inventor teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.
Misalnya desa kopi, maka di sana butuh pengurai sabut kelapa, pengolah daging kepala, pengolah tempurung kepala, produk gula kelapa pun bisa dibikin dengan taste original atau sudah adukan dengan bahan lain. Kampus bisa menghandel itu semua. Di sini caring atas desa dipertaruhkan dengan nama besar kampus yang diharapkan well educated, high attittude.
Guna membangun desa yang terbuka, bisa juga kampus mendorong dan menggerakkan barisan profesor, master, sarjana maupun mahasiswanya turun gunung tak cuma saat KKN sebagai dosen pembimbing belaka, lebih dari itu hal ini sekurangnya mampu menjadi motivasi belajar untuk meraih pendidikan tinggi tanpa menindih kedesaannya sesungguhnya. Presiden, Gubernur dan bebarapa Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah memberi teladan untuk blusukan di desa-desa, sarasehan dengan masyarakat desa, ngopi barang rakyat desa, dll.
Kini, kampus mesti menjadi motor perubahan, sekurangnya mampu memimpin orkestra Kedesaan dalam keragaman, “Tengoklah dirigen, pasti mulai kerjanya dengan partitur komposisi di tangan, di kepala, dan di hatinya. Tak penting apakah komposisi itu digubahnya sendiri atau warisan dari komposer maestro, atau kombinasi keduanya. Pemimpin orkestra memeriksa semua lini untuk meyakinkan bahwa semua ready. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim
Perguruan tingi atau Kampus Merdeka yang diinisiasi Mendikbudristekdikti, Nabiel Makarim setarik nafas dengan strategi Presiden RI, Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran. Harapannya kesejahteraan lebih merata. Kampus Merdeka pun semestinya bisa diterjemahkan dan dipraktikkan di luar kampus, yakni wilayah desa sehingga mampu mengakselerasi pembangunan desa, mengoyak kemurungan desa, membalik kemiskinan desa. Indonesia maju, desa maju.
Terdapat sederet poin penting yang bakal menghela nilai Kampus Merdeka, utamanya yang berelasi dengan bangku para akademisi dalam pembangunan desa. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,60 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen, turun menjadi 12,29 persen pada Maret 2022. Membaca angka-angka statistika itu menjukkan rakyat miskin terbesar menempati wilayah pedesaan. Tentu pemangku kepentingan tak berdiam.
Menyikapi keterpurukan tersebut, meski angka kemiskinan sudah pada level satu digit, tak ada salahnya kampus urun angan dan turun tangan, kita pertajam dan masifkan kembali amalan tri dharma perguruan tinggi yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengadian masyarakat.
Jawa Tengah sudah menerapkan model kuliah kerja nyata (KKN) tematik bagi mahasiswa pada 17 daerah zona merah kemiskinan. Para mahasiswa ini diterjunkan pada sesi KKN tematik, harapannya mereka mampu menemukenali probelamatik desa-desa miskin tersebut, memformulasikan solusi dan tindaklanjutnya.
Dengan demikian, mahasiswa betul-betul menggumuli universitas sejati, di tengah masyarakat. Mungkin antara teori, modul dan tekstual perkuliahan akan sangat berbeda jauh dengan praktikum nyata di lapangan. Bagi kampus yang masih mengalokasikan kota sebagai titik KKN nya sebaiknya mulai menggeser lokusnya ke wilayah desa-desa miskin.
Itulah romantika dan tantangan kaum muda. Kita mahfum, kampus bukan menara gading. Kampus tak boleh menjadi ekslusif yang membuat jarak dengan ibu kandungnya, yakni masyarakat.
Pada sekujur kampus, bisa melakukan transfer pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada masyarakat desa. Selain KKN, Kampus dapat membangun tim efektif untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maupun pelaporan atas pembangunan desa melalui desa dampingan, desa binaan atau istilah lainnya sebagai desa pilot project mengurai kusutnya desa.
Para mahasiswa dan dosen bisa saja merevitalisasi pertanian yang menjadi alas hidup bagi sebagian besar penduduk desa, cobalah menawarkan sistem pertanian modern, integrated farming system, mengajak kaum milenial desa sukarela mengambil alih regenerasi petani para pendahulunya.
Lompatan komodifikasi pertanian bisa ditawarkan kampus ke desa sehingga masyarakat tak melulu bergantung pada sektor padi. Pada sesi ini, tak kurang baiknya menggaet minat masyarakat dengan mengenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk mengolah komoditas mentah menjadi barang benilai ekonomi tinggi.
Ketika menjumpai muramnya UMKM di pedesaan, kampus akan lebih gagah dengan menyentuh mereka dalam soalan SDM, keuangan dan permodalan bahkan pasar. Petani dan UMKM kita jago di urusan produksi tapi merasa kesulitan saat dihadapkan dengan perkara pemasaran produk maupun hasil lainnya.
Dalam relasi ini kampus bisa mengintervensi dengan model edukasi bisnis on line. Karena sekarang era digitalisasi dan otomatisasi. Viralisasi produk lewat media sosial pada era sekarang menjadi pilihan jitu untuk meraup keuntungan secara cepat dan mudah.
Karena di desa itu potensinya tak sedikit, seperti di satu desa tak menutup kemungkinan terdapat beberapa usaha ekonomi produktif atau UMKM dengan beragam produk dan usahanya yang sifatnya masih rintisan (start up), kecil, menengah bahkan barangkali ada yang sudah meneguhkan sebagai industri besar, sehingga mampu membangun lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungannya.
Orkestra Kedesaan
Tatkata UMKM desa tersebut bergejolak dengan susahnya mencari pembeli, mendapatkan pasar, maka tak ada jeleknya kampus bisa mengedukasi desa dengan mendirikan co working space atau semacam kantor bersama dengan layanan prima tentunya. Di sini ada klinik usaha, bantuan networking dan problematik lainnya.
Ekspetasinya, lebih hemat dan cepat dalam urusan pemesanan dan pemasaran produk atau order lainnya. Karena di sini menyediakan orang-orang yang punya kompeten dan terkoneksi dengan seluruh sentra atau titik-titik usaha.
Atau kampus bisa kolaborasi dengan mendatangkan best practice, seperti beberapa BUMDes yang mampu meraup pendapatan tak kecil per tahun (Ponggok, Pujon, dll). Undang juga para inventor teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.
Misalnya desa kopi, maka di sana butuh pengurai sabut kelapa, pengolah daging kepala, pengolah tempurung kepala, produk gula kelapa pun bisa dibikin dengan taste original atau sudah adukan dengan bahan lain. Kampus bisa menghandel itu semua. Di sini caring atas desa dipertaruhkan dengan nama besar kampus yang diharapkan well educated, high attittude.
Guna membangun desa yang terbuka, bisa juga kampus mendorong dan menggerakkan barisan profesor, master, sarjana maupun mahasiswanya turun gunung tak cuma saat KKN sebagai dosen pembimbing belaka, lebih dari itu hal ini sekurangnya mampu menjadi motivasi belajar untuk meraih pendidikan tinggi tanpa menindih kedesaannya sesungguhnya. Presiden, Gubernur dan bebarapa Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah memberi teladan untuk blusukan di desa-desa, sarasehan dengan masyarakat desa, ngopi barang rakyat desa, dll.
Kini, kampus mesti menjadi motor perubahan, sekurangnya mampu memimpin orkestra Kedesaan dalam keragaman, “Tengoklah dirigen, pasti mulai kerjanya dengan partitur komposisi di tangan, di kepala, dan di hatinya. Tak penting apakah komposisi itu digubahnya sendiri atau warisan dari komposer maestro, atau kombinasi keduanya. Pemimpin orkestra memeriksa semua lini untuk meyakinkan bahwa semua ready. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim
28 Maret 2023 at 08:57
Vaksinasi Bahasa Ibu
Kesedihan saya barangkali terlampau prematur, karena bisa jadi urusan bahasa ibu atau bahasa daerah itu menjadi urusan pemda. Sebenarnya pemerintah sudah berbuat sesuatu untuk merawat bahasa daerah dari alienasi kalau tak bisa disebut lelap. Bahasa daerah sebagai muatan lokal mata pelajaran di sekolah sudah diluncurkan, juga upaya pemakaian bahasa daerah di jajaran birokrasi sudah diterapkan.
Ini bagian pembelajaran dan memberi suri tulodho berbahasa daerah kepada masyarakat. Bahkan pemerintah juga membuka koordinasi dan kerjasama untuk selalu memberi daya hidup dan merawat bahasa lokal, khususnya bagi anak-anak muda dan kampus.
Banyak jalan menuju roma, tak sedikit yang masih bisa kita lakukan untuk berkontribusi memberikan solusi atas tidak populisnya bahasa daerah ketimbang bahasa lainnya, seperti bahasa Indonesia dan bahasa inggris.
Menumpukan harapan besar bahasa daerah hanya pada pemerintah atau mengandalkan institusi sekolah saja adalah tidak tepat, apalagi hanya hasrat bahasa daerah menjadi mata ujian wajib dengan predikat angka akademik tinggi belaka bukan jaminan lempangnya bahasa daerah menjadi tuan di tanah sendiri. Beruntung, saya hanya cukup gundah. Ada tawaran yang mungkin masih bisa menopang tumbuh dan mengakarnya bahasa daerah dalam kultur lokal.
Pertama, penguatan relasi keluarga dengan komunikasi bahasa daerah sebagai basis, karena waktu terbesar anak-anak justru di rumah bukan di sekolah maupun kalangan bermain sebaya. Rasa hormat, santun dan unggah-ungguh serta menghargai sangat bisa disemai dan dimekarkan lewat institusi keluarga. Sesungguhnya, lewat bahasa daerah bisa mengedukasi sikap toleransi. Pun dengan bahasa daerah yang empan papan tentu akan menyuburkan emansipasi partisipatif agar penduduk lokal ini bisa naik kelas dengan bahasa daerahnya.
Kedua, melalui pembelajaran di sekolah. Dalam hemat saya, bukan mulok bahasa daerahnya, tetapi lebih pada bagaimana guru maupun dosen pengampu bahasa daerah mampu melakukan inovasi dalam proses pembelajarannya, sehingga tak membosankan dan memberikan animo anak muda untuk menekuni dan mengembangan bahasa daerah secara terbuka.
Ini yang harus didorong, model pembelajaran bahasa daerah di luar kelas. Jadi anak tak melulu dikunci pada bahan-bahan ajar yang hanya tekstual.
Sayangnya, kadang guru bahasa daerah kita mendorong muridnya jago menulis geguritan, cerita cekak di media, tapi karyanya sendiri minim di media. Ini yang kemudian harus didukung dengan gerakan literasi atas naskah atau buku berbahasa daerah. Sehingga penting memekarkan perpustakaan, rumah baca, rumah pintar dengan varian bacaan bahasa daerah yang menarik.
Jika bahasa Indonesia maupun bahasa asing acap dituding yang menggerus bahasa daerah, lagi-lagi itu juga tidak benar. Justru itu menjadi peluang dan tantangan kita untuk lebih imajinatif, ekspresif dan inovatif bagaimana membesarkan bahasa Ibu, sehingga tidak khawatir atau takut terjajah dengan bahasa impor.
Untuk kepentingan ini, akan sangat genial jika lembaga bahasa mampu menyusun kamus digital berbahasa daerah, seperti kamus bahasa Ngapak, bahasa Tegalan, bahasa Madura, bahasa Dayak, dll, sehingga akan memudahkan akses siapapun yang untuk berselancar menemukan kosakata, akar kata maupun diksi ke-daerah-an. Atau mengembangkan website dengan kontek dan konten bahasa daerah (Misalnya : Cilacapan, Banyumasan, Cirebonan, Madura, Solo dan Jogja, dll).
Saya optimis ini akan jadi pergumulan hebat anak-anak muda yang intens bergaul dengan teknologi informasi. Ini yang unik dan berbeda dengan laman pada umumnya.
Ketiga, frekuensi penyelenggaraan even budaya pure berbahasa daerah perlu ditingkatkan dan punya greget, seperti festival lagu, penulisan buku atau cerita, kompetisi pendongeng, dll. Di sini tentu perlu melibatkan masyarakat dan komunitas-komunitas yang care dalam merawat bahasa dan budaya daerah. Bagaimana kita mengeksplorasi kaum muda mampu membuat animasi kartun berbahasa daerah.
Kita bisa bangga dengan kelompok band yang tampil ke pentas musik dengan core bisnis bahasa daerah. Bahkan ada grup musik yang mengolaborasikan bahasa daerah, Indonesia dan inggris, Jogja Hip Hop misalnya Mereka ini sejatinya telah memainkan peran sebagai duta bahasa daerah. Nampaknya, dewan kesenian maupun pengelola taman budaya layak turun tangan untuk menggayengkan bahasa daerahnya.
Setitik Debu Lembut
Terakhir, pemda mem-push setiap media cetak dan elektronik maupun on line yang berfrasa bahasa lokal tetap hidup di tengah persaingan media modern lewat beragam bantuan termasuk mendorong CSR dari koporat. Di Bandung ada media berbahasa Sunda yang masih eksis, yakni Mangle. Di Yogyakarta ada majalah berbahasa Jawa Djaka Lodang, serta Panjebar Semangat di Surabaya, dan seterusnya.
Dalam konteks ini barangkali wasit lembaga penyiaran bisa memandu dan membantu pengelola radio dan televisi menayangkan berita, kisah, film maupun siaran edukasi yang inspiratif dan sebagian besar bahkan total bernarasi bahasa daerah. Cukup menggembirakan hadirnya lagu dan film berkonten lokal.
Maka kemudian, menghidupkan kekayaan bahasa daerah yang beraneka itu cukup penting sehingga tak terancam terjadi pergeseran. Itulah kemudian, penting didorong dan digerakkan kerjasama Pusat, Pemda dan lembaga yang punya perhatian terhadap upaya merawat bahasa daerah. Demikian juga industri kreatif dengan produk T-shirt berdiksi bahasa daerah panginyongan, misalnya kita yakini mampu membawa viralnya Banyumas Raya.
Bahasa memiliki jalinan yang sangat erat dengan budaya sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Tanpa bahasa, budaya kita pun akan mati. Bahasa adalah penyangga budaya, sebagian besar budaya terkandung di dalam bahasa dan diekspresikan melalui bahasa. Termasuk penanganan pandemi, bencana bisa disentuh dan efektif lewat diksi bahasa daerah, sehingga informasi mudah diterima dan dipahami masyarakat.
Uraian pendek di atas akan menjadi bagian vaksinasi bahasa Ibu meski hanya setitik debu lembut upaya kita mengurus bahasa bukan menguras bahasa. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Kesedihan saya barangkali terlampau prematur, karena bisa jadi urusan bahasa ibu atau bahasa daerah itu menjadi urusan pemda. Sebenarnya pemerintah sudah berbuat sesuatu untuk merawat bahasa daerah dari alienasi kalau tak bisa disebut lelap. Bahasa daerah sebagai muatan lokal mata pelajaran di sekolah sudah diluncurkan, juga upaya pemakaian bahasa daerah di jajaran birokrasi sudah diterapkan.
Ini bagian pembelajaran dan memberi suri tulodho berbahasa daerah kepada masyarakat. Bahkan pemerintah juga membuka koordinasi dan kerjasama untuk selalu memberi daya hidup dan merawat bahasa lokal, khususnya bagi anak-anak muda dan kampus.
Banyak jalan menuju roma, tak sedikit yang masih bisa kita lakukan untuk berkontribusi memberikan solusi atas tidak populisnya bahasa daerah ketimbang bahasa lainnya, seperti bahasa Indonesia dan bahasa inggris.
Menumpukan harapan besar bahasa daerah hanya pada pemerintah atau mengandalkan institusi sekolah saja adalah tidak tepat, apalagi hanya hasrat bahasa daerah menjadi mata ujian wajib dengan predikat angka akademik tinggi belaka bukan jaminan lempangnya bahasa daerah menjadi tuan di tanah sendiri. Beruntung, saya hanya cukup gundah. Ada tawaran yang mungkin masih bisa menopang tumbuh dan mengakarnya bahasa daerah dalam kultur lokal.
Pertama, penguatan relasi keluarga dengan komunikasi bahasa daerah sebagai basis, karena waktu terbesar anak-anak justru di rumah bukan di sekolah maupun kalangan bermain sebaya. Rasa hormat, santun dan unggah-ungguh serta menghargai sangat bisa disemai dan dimekarkan lewat institusi keluarga. Sesungguhnya, lewat bahasa daerah bisa mengedukasi sikap toleransi. Pun dengan bahasa daerah yang empan papan tentu akan menyuburkan emansipasi partisipatif agar penduduk lokal ini bisa naik kelas dengan bahasa daerahnya.
Kedua, melalui pembelajaran di sekolah. Dalam hemat saya, bukan mulok bahasa daerahnya, tetapi lebih pada bagaimana guru maupun dosen pengampu bahasa daerah mampu melakukan inovasi dalam proses pembelajarannya, sehingga tak membosankan dan memberikan animo anak muda untuk menekuni dan mengembangan bahasa daerah secara terbuka.
Ini yang harus didorong, model pembelajaran bahasa daerah di luar kelas. Jadi anak tak melulu dikunci pada bahan-bahan ajar yang hanya tekstual.
Sayangnya, kadang guru bahasa daerah kita mendorong muridnya jago menulis geguritan, cerita cekak di media, tapi karyanya sendiri minim di media. Ini yang kemudian harus didukung dengan gerakan literasi atas naskah atau buku berbahasa daerah. Sehingga penting memekarkan perpustakaan, rumah baca, rumah pintar dengan varian bacaan bahasa daerah yang menarik.
Jika bahasa Indonesia maupun bahasa asing acap dituding yang menggerus bahasa daerah, lagi-lagi itu juga tidak benar. Justru itu menjadi peluang dan tantangan kita untuk lebih imajinatif, ekspresif dan inovatif bagaimana membesarkan bahasa Ibu, sehingga tidak khawatir atau takut terjajah dengan bahasa impor.
Untuk kepentingan ini, akan sangat genial jika lembaga bahasa mampu menyusun kamus digital berbahasa daerah, seperti kamus bahasa Ngapak, bahasa Tegalan, bahasa Madura, bahasa Dayak, dll, sehingga akan memudahkan akses siapapun yang untuk berselancar menemukan kosakata, akar kata maupun diksi ke-daerah-an. Atau mengembangkan website dengan kontek dan konten bahasa daerah (Misalnya : Cilacapan, Banyumasan, Cirebonan, Madura, Solo dan Jogja, dll).
Saya optimis ini akan jadi pergumulan hebat anak-anak muda yang intens bergaul dengan teknologi informasi. Ini yang unik dan berbeda dengan laman pada umumnya.
Ketiga, frekuensi penyelenggaraan even budaya pure berbahasa daerah perlu ditingkatkan dan punya greget, seperti festival lagu, penulisan buku atau cerita, kompetisi pendongeng, dll. Di sini tentu perlu melibatkan masyarakat dan komunitas-komunitas yang care dalam merawat bahasa dan budaya daerah. Bagaimana kita mengeksplorasi kaum muda mampu membuat animasi kartun berbahasa daerah.
Kita bisa bangga dengan kelompok band yang tampil ke pentas musik dengan core bisnis bahasa daerah. Bahkan ada grup musik yang mengolaborasikan bahasa daerah, Indonesia dan inggris, Jogja Hip Hop misalnya Mereka ini sejatinya telah memainkan peran sebagai duta bahasa daerah. Nampaknya, dewan kesenian maupun pengelola taman budaya layak turun tangan untuk menggayengkan bahasa daerahnya.
Setitik Debu Lembut
Terakhir, pemda mem-push setiap media cetak dan elektronik maupun on line yang berfrasa bahasa lokal tetap hidup di tengah persaingan media modern lewat beragam bantuan termasuk mendorong CSR dari koporat. Di Bandung ada media berbahasa Sunda yang masih eksis, yakni Mangle. Di Yogyakarta ada majalah berbahasa Jawa Djaka Lodang, serta Panjebar Semangat di Surabaya, dan seterusnya.
Dalam konteks ini barangkali wasit lembaga penyiaran bisa memandu dan membantu pengelola radio dan televisi menayangkan berita, kisah, film maupun siaran edukasi yang inspiratif dan sebagian besar bahkan total bernarasi bahasa daerah. Cukup menggembirakan hadirnya lagu dan film berkonten lokal.
Maka kemudian, menghidupkan kekayaan bahasa daerah yang beraneka itu cukup penting sehingga tak terancam terjadi pergeseran. Itulah kemudian, penting didorong dan digerakkan kerjasama Pusat, Pemda dan lembaga yang punya perhatian terhadap upaya merawat bahasa daerah. Demikian juga industri kreatif dengan produk T-shirt berdiksi bahasa daerah panginyongan, misalnya kita yakini mampu membawa viralnya Banyumas Raya.
Bahasa memiliki jalinan yang sangat erat dengan budaya sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Tanpa bahasa, budaya kita pun akan mati. Bahasa adalah penyangga budaya, sebagian besar budaya terkandung di dalam bahasa dan diekspresikan melalui bahasa. Termasuk penanganan pandemi, bencana bisa disentuh dan efektif lewat diksi bahasa daerah, sehingga informasi mudah diterima dan dipahami masyarakat.
Uraian pendek di atas akan menjadi bagian vaksinasi bahasa Ibu meski hanya setitik debu lembut upaya kita mengurus bahasa bukan menguras bahasa. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
27 Maret 2023 at 09:38
Kita Butuh Mulut Ndower
Doa hari ini, semoga kita dapat terus belajar dari sejarah bangsa, bagaimana negara yang besar dan kaya ini dibentuk oleh Founding Father kita dengan segenap perjuangan hingga titik darah terakhir yang diikat semangat persatuan dan kesatuan dalam segala rupa gotong royong tanpa pernah membedakan warna, sikap dan asal juga etnis maupun agama kita.
Hari ini NKRI masih saja diusik dari rongrongan kelompok-kelompok radikal dan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karenanya, perlu kita jaga dari berbagai elemen yang ingin memunggungi dan memisahkan diri. Kerukunan antar ummat beragama merupakan unsur utama terjadinya kerukunan nasional, juga menjadi basis kunci dalam menjaga keutuhan negeri.
Syukur kita atas ragam berkah yang luar biasa untuk keselamatan dan kedamaian bangsa. Kemerdekaan yang kita raih pun atas intervensi dan atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kebahagiaan dan kebanggaan kita, karena Indonesia memiliki dasar negara yang diterima di seluruh lapisan masyarakat, yakni Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia menjadi bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki suku dan adat serta agama yang beragam dibawah Bhinneka Tunggal Ika. Agama memberi kita standar moral yang menjadi acuan. Maka, merawat toleransi dalam keberagamaan dan keberagaman ibu pertiwi adalah bagian dari sikap moral orang beragama.
Apresiasi dan terimakasih, kita punya tokoh yang luar biasa seperti Bung Karno yang telah turut melahirkan nilai-nilai luhur, yakni Pancasila. Tokoh-tokoh agama pun rela dan sepakat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Negara ini merupakan negara yang dibangun antar kesepakatan. Bukan negara Islam, bukan negara kufur dan bukan negara peperangan. Tapi, negara Indonesia dibangun dari kesepakatan elemen bangsa.
Oleh karena itu, seluruh anazir bangsa bersama mesti bersetia untuk saling hidup berdampingan secara damai, saling membantu, saling mencintai dan menyayangi, sehingga mewujud bangsa yang harmonis sesama anak bangsa.
Belakangan bangsa Indonesia terus diuji oleh berbagai permasalahan yang menerpa seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, hoaks, narkoba dan arus globalisasi yang kadang membawa nilai-nilai budaya barat yang apatis, hedonis dan materialistik.
Masyarakat kita juga dengan mudahnya memberikan ujaran kebencian, terutama melalui medsos. Dengan gampangnya kata-kata kotor dan bully dilontarkan untuk mencari pembenaran. Belum lagi pabrik-pabrik kebencian muncul di tengah-tengah kehidupan kita yang terus berupaya memecah belah bangsa.
Selain itu tak sedikit PR besar bangsa ini, selain pandemi, masih menderet angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan maupun energi, selalu menanti kontribusi dan aksi nyata kita.
Mari bergandengtangan, urun angan dan turun tangan menyelesaikan persoalan negeri ini dengan melipat, menjauhkan kita dari sindrom kepiting, yaitu perilaku yang saling jegal, hujat, silang melecehkan dan menjatuhkan maupun menjelekkan. Mari sama-sama menjadi part of solution bukan part of problem.
Maka, semangat dan wawasan juga sikap kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuhkembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa cinta pada tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti betapa berharga dan bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Untuk itulah, doa kita hari ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya penyadaran, penanaman dan implementasi sikap dan perilaku kebangsaan kita tak cuma di bibir semata, tapi harus menjadi perilaku harian kita.
Cinta Abadi
Meminjam istilah Bung Karno, Indonesia adalah Negara buat seluruh warganya. Artinya apa, negeri ini bukan cuma milik sekelompok golongan, warna kulit, agama, sikap politik, etnis tertentu saja. Tapi jauh meluas, menjadi milik seluruh rakyat dari sabang sampai merauke tanpa membedakan apapun. Inilah kebhinekaan yang perlu dan harus kita rawat demi dan untuk tegaknya republik ini. Kita optimis, mayoritas rakyat mencintai dan memilih NKRI. Bahkan sebagai cinta abadi atas Indonesia.
Ada tiga hal hebat yang memandu kita dan harus kita perjuangkan di sini, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kita ingin, kaum muda khususnya harus mampu menjadi garda terdepan dalam melawan berbagai ancaman bangsa. Kaum muda harus mampu menyebarkan virus perdamaian, merajut persatuan dan terus memupuk kegotong-royongan dalam membangun bangsa dan negara. Tidak peduli latar belakang agama kita, berbuatlah yang terbaik untuk Indonesia.
Di tengah kemurungan bangsa, doa kita hari ini kita hanya ingin nderek titip pesen, kalau sekiranya ada perbedaan pendapat atau berlainan warna dalam kontestasi apapun tidak boleh membuat kita terbelah, tercerai berai. Jangan sampai isu-isu SARA muncul di dalamnya. Kita jaga dan kawal proses-proses pembangunan negeri ini agar makin dewasa dan matang, semakin bernyawa dan bermakna bagi rakyat.
Mari kita perkuat jalinan persaudaraan diantara keluarga besar bangsa dalam rumah besar Indonesia yang ditopang pilar-pilar kerukunan, persatuan, penghargaan, toleransi dan harmoni. Semoga, Indonesia senantiasa berada dalam suasana kehidupan yang adem, ayem lan tentrem. Terakhir, mari kita rawat persatuan dan kebersamaan juga kesalehan kita.
Menjadi kerinduan kita atas peran Togog dalam jagat pakeliran dengan tugas yang berat, karena wejangan tentang kebajikan sulit untuk diterima para kesatria asuhannya yang kadang bengal, apalagi untuk dilaksanakannya. Sampai-sampai sosok pencerah itu mulutnya bertambah ndower tapi tetep riang untuk selalu mengajak semua mendaki bukit-bukit kabaikan, tanpa gundah apalagi sampai gusar. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Doa hari ini, semoga kita dapat terus belajar dari sejarah bangsa, bagaimana negara yang besar dan kaya ini dibentuk oleh Founding Father kita dengan segenap perjuangan hingga titik darah terakhir yang diikat semangat persatuan dan kesatuan dalam segala rupa gotong royong tanpa pernah membedakan warna, sikap dan asal juga etnis maupun agama kita.
Hari ini NKRI masih saja diusik dari rongrongan kelompok-kelompok radikal dan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karenanya, perlu kita jaga dari berbagai elemen yang ingin memunggungi dan memisahkan diri. Kerukunan antar ummat beragama merupakan unsur utama terjadinya kerukunan nasional, juga menjadi basis kunci dalam menjaga keutuhan negeri.
Syukur kita atas ragam berkah yang luar biasa untuk keselamatan dan kedamaian bangsa. Kemerdekaan yang kita raih pun atas intervensi dan atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kebahagiaan dan kebanggaan kita, karena Indonesia memiliki dasar negara yang diterima di seluruh lapisan masyarakat, yakni Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia menjadi bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki suku dan adat serta agama yang beragam dibawah Bhinneka Tunggal Ika. Agama memberi kita standar moral yang menjadi acuan. Maka, merawat toleransi dalam keberagamaan dan keberagaman ibu pertiwi adalah bagian dari sikap moral orang beragama.
Apresiasi dan terimakasih, kita punya tokoh yang luar biasa seperti Bung Karno yang telah turut melahirkan nilai-nilai luhur, yakni Pancasila. Tokoh-tokoh agama pun rela dan sepakat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Negara ini merupakan negara yang dibangun antar kesepakatan. Bukan negara Islam, bukan negara kufur dan bukan negara peperangan. Tapi, negara Indonesia dibangun dari kesepakatan elemen bangsa.
Oleh karena itu, seluruh anazir bangsa bersama mesti bersetia untuk saling hidup berdampingan secara damai, saling membantu, saling mencintai dan menyayangi, sehingga mewujud bangsa yang harmonis sesama anak bangsa.
Belakangan bangsa Indonesia terus diuji oleh berbagai permasalahan yang menerpa seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, hoaks, narkoba dan arus globalisasi yang kadang membawa nilai-nilai budaya barat yang apatis, hedonis dan materialistik.
Masyarakat kita juga dengan mudahnya memberikan ujaran kebencian, terutama melalui medsos. Dengan gampangnya kata-kata kotor dan bully dilontarkan untuk mencari pembenaran. Belum lagi pabrik-pabrik kebencian muncul di tengah-tengah kehidupan kita yang terus berupaya memecah belah bangsa.
Selain itu tak sedikit PR besar bangsa ini, selain pandemi, masih menderet angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan maupun energi, selalu menanti kontribusi dan aksi nyata kita.
Mari bergandengtangan, urun angan dan turun tangan menyelesaikan persoalan negeri ini dengan melipat, menjauhkan kita dari sindrom kepiting, yaitu perilaku yang saling jegal, hujat, silang melecehkan dan menjatuhkan maupun menjelekkan. Mari sama-sama menjadi part of solution bukan part of problem.
Maka, semangat dan wawasan juga sikap kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuhkembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa cinta pada tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti betapa berharga dan bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Untuk itulah, doa kita hari ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya penyadaran, penanaman dan implementasi sikap dan perilaku kebangsaan kita tak cuma di bibir semata, tapi harus menjadi perilaku harian kita.
Cinta Abadi
Meminjam istilah Bung Karno, Indonesia adalah Negara buat seluruh warganya. Artinya apa, negeri ini bukan cuma milik sekelompok golongan, warna kulit, agama, sikap politik, etnis tertentu saja. Tapi jauh meluas, menjadi milik seluruh rakyat dari sabang sampai merauke tanpa membedakan apapun. Inilah kebhinekaan yang perlu dan harus kita rawat demi dan untuk tegaknya republik ini. Kita optimis, mayoritas rakyat mencintai dan memilih NKRI. Bahkan sebagai cinta abadi atas Indonesia.
Ada tiga hal hebat yang memandu kita dan harus kita perjuangkan di sini, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kita ingin, kaum muda khususnya harus mampu menjadi garda terdepan dalam melawan berbagai ancaman bangsa. Kaum muda harus mampu menyebarkan virus perdamaian, merajut persatuan dan terus memupuk kegotong-royongan dalam membangun bangsa dan negara. Tidak peduli latar belakang agama kita, berbuatlah yang terbaik untuk Indonesia.
Di tengah kemurungan bangsa, doa kita hari ini kita hanya ingin nderek titip pesen, kalau sekiranya ada perbedaan pendapat atau berlainan warna dalam kontestasi apapun tidak boleh membuat kita terbelah, tercerai berai. Jangan sampai isu-isu SARA muncul di dalamnya. Kita jaga dan kawal proses-proses pembangunan negeri ini agar makin dewasa dan matang, semakin bernyawa dan bermakna bagi rakyat.
Mari kita perkuat jalinan persaudaraan diantara keluarga besar bangsa dalam rumah besar Indonesia yang ditopang pilar-pilar kerukunan, persatuan, penghargaan, toleransi dan harmoni. Semoga, Indonesia senantiasa berada dalam suasana kehidupan yang adem, ayem lan tentrem. Terakhir, mari kita rawat persatuan dan kebersamaan juga kesalehan kita.
Menjadi kerinduan kita atas peran Togog dalam jagat pakeliran dengan tugas yang berat, karena wejangan tentang kebajikan sulit untuk diterima para kesatria asuhannya yang kadang bengal, apalagi untuk dilaksanakannya. Sampai-sampai sosok pencerah itu mulutnya bertambah ndower tapi tetep riang untuk selalu mengajak semua mendaki bukit-bukit kabaikan, tanpa gundah apalagi sampai gusar. *(Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
24 Maret 2023 at 08:44
Menengok Dosen Pulang Kampung
Belum lama, salah satu kampus pertanian yang cukup tersohor di negeri ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) meluncurkan program bertajuk Dosen Pulang Kampung (Dospulkam). Patut kita acungi jempol di tengah terjalnya kemiskinan dan program strategis, kalau boleh disebut merupakan program balas budi kepada desa.
Selain menjadi bagian dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, program Dospulkam juga merupakan upaya mendorong inovasi semakin luas bisa diterapkan di masyarakat.
Kampus memang memiliki tugas untuk menerapkan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita tentu dengan program ini para dosen dapat membentuk learning center sekaligus contextual learning di kampung halaman. Inilah kontribusi nyata mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia.
Kita ingin, para dosen dengan atribut akademik yang turun ke bawah ini betul-betul menjadi agen pembaharu dan perubahan bagi kemajuan daerah. Bayangan penulis, nanti para Dosen akan mengajarkan kepada masyarakat desa tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM dan BUMDES, peningkatan kualitas pendidikan formal dan informal.
Atau mereka akan mengedukasi tentang pengembangan dan pengelolaan potensi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktifitas pertanian, pengembangan energi terbarukan, pengembangan IT dan sistem informasi desa, penanganan bencana dan berbagai program lain yang memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis jadi teringat kisah Muhammad Kasim Arifin (Kasim), seorang mahasiswa IPB yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Waimital, Pulau Seram Maluku. Kisahnya sungguh luar biasa dan bisa menjadi panutan bagi kita. Mengabdi tanpa pamrih, hanya ingin menularkan apa yang diketahui dalam rangka memajukan masyarakat.
Seluruh stakeholder harus bersatu untuk memajukan Indonesia, tak terkecuali termasuk masyarakat kampus.
Kita harus terus berikhtiar memantapkan kebersamaan dan kegotong-royongan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Yang penting semua guyub bersatu padu saling membantu. Itu kata kunci untuk memajukan pembangunan yang menyejahterakan dan memandirikan rakyat.
Sejalan dengan program Dospulkam, kita pernah merasakan aroma program serupa meski tak sama, seperti program Tenaga Kerja Sukarela (TKS Butsi), kemudian ada Sarjana Penggerak Purna Waktu (SP2W) era inpres desa tertinggal, terdapat pula Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan (SP3) berlanjut muncul pendamping desa P3MD, PNPM, Dana Desa maupun berbagai pendampingan dari Kementerian/Lembaga, Diaspora Membangun desa, Indonesia Mengajar dan sebagainya.
Intinya, mereka terjun ke desa, mendampingi masyarakat membangun desa sehingga warga desa berani mengambil keputusan tentang masa depannya. Jika kita telaah, rupanya aneka program di atas masih relevan dengan dinamika pembangunan di tanah air.
Selain itu, program KKN yang membanjiri desa, program TMMD menjadi bukti betapa desa telah, sedang dan akan terus menjadi perhatian pemerintah untuk membalik kemiskinannya. Miskin tak sekadar kurang harta, tapi juga menyangkut kurusnya nilai, sikap dan mental masyarakat.
BPS Maret 2022 mencatat, angka kemiskinan mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen. Dan, kemurungan tersebut menjadi PR Bersama yang harus kita carikan jalan keluar secara gotong royong.
Saat ini kita telah menempatkan desa/kelurahan sebagai aktor dan sekaligus basis pembangunan. Dana pembangunan yang langsung dialokasikan ke desa sangat besar, baik dari pusat maupun Pemda. Jika kemudian terbit juga beragam gerakan maupun kampanye turun ke desa, tidak ada yang salah, karena dana desa yang dikucurkan pemerintah pun hingga sekarang tak kurang dari Rp 400 triliun.
Belum lagi program atau kegiatan dari OPD yang langsung menyasar pada pemberdayaan desa juga tidak sedikit. Praktik itu pula menandai bukti cinta orang tua kepada anak-anaknya (pemerintah kepada desa), demi satu tujuan kemandirian dan daya saing masyarakat desa. Intinya membantu masyarakat untuk semakin berdaya, mandiri dan sejahtera.
Maka, orientasi pedesaan menjadi menu favorit untuk membuka wawasan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai baru yang lebih produktif bagi masyarakat desa, terutama kaum muda. Sehingga mereka mampu mendobrak dirinya keluar dari jebakan batman mental buruh yang cenderung pragmatis dan instan. Di sinilah program Dospulkam menjadi setitik debu lembut yang mesti membawa perubahan (baper).
Harapannya, semangat kegotongroyongan ini betul-betul dapat menjiwai pelaksanaan program Dospulkam nantinya. Apapun program yang dikerjakan, kita pastikan selalu dalam framing bergandeng tangan. Membangun teamwork yang solid, dan kompak serta sekaligus perkuat kebersamaan dengan masyarakat.
Ingat, bagaimanapun penghormatan kepada nilai budaya dan nilai kehidupan masyarakat sebagai kearifan lokal, khususnya di desa sebagaimana kita ada yang terlahir di sana. Karena masing-masing desa itu punya local wisdom sendiri. Ada norma di masyarakat yang tertulis atau bahkan tidak tertulis.
Apalagi saat ini kita sedang gencar-gencarnya membangun desa. Seperti di Jateng ada program 1 OPD 1 Desa Dampingan, Sekolah Tanpa Sekat, Boarding School gratis bagi anak miskin pintar di SMKN Jateng maupun program yang langsung menyasar pada pemberdayaan desa juga tidak sedikit. Mungkin ke depan tak sedikit crazy rich yang turun ke desa.
Mari kita mengabdikan dan mempraktikkan ilmu yang sudah diperoleh ini kepada masyarakat, nanti yang ahli energi, pertanian, teknik, hukum dan lainnya kita dorong bersama-sama supaya yang para expert (ahli) ini berkontribusi pada bidangnya masing-masing.
Kita tunggu program-program inovatif dari bangku kampus Indonesia dengan bahasa masing-masing. Sudah saatnya kita melunasi hutang kita kepada rakyat. Ada waktu berkata-kata, ada waktu berbuat nyata, urun angan dan turun tangan, semua terlibat membangun Indonesia dari desa. (Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Belum lama, salah satu kampus pertanian yang cukup tersohor di negeri ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) meluncurkan program bertajuk Dosen Pulang Kampung (Dospulkam). Patut kita acungi jempol di tengah terjalnya kemiskinan dan program strategis, kalau boleh disebut merupakan program balas budi kepada desa.
Selain menjadi bagian dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, program Dospulkam juga merupakan upaya mendorong inovasi semakin luas bisa diterapkan di masyarakat.
Kampus memang memiliki tugas untuk menerapkan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita tentu dengan program ini para dosen dapat membentuk learning center sekaligus contextual learning di kampung halaman. Inilah kontribusi nyata mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia.
Kita ingin, para dosen dengan atribut akademik yang turun ke bawah ini betul-betul menjadi agen pembaharu dan perubahan bagi kemajuan daerah. Bayangan penulis, nanti para Dosen akan mengajarkan kepada masyarakat desa tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM dan BUMDES, peningkatan kualitas pendidikan formal dan informal.
Atau mereka akan mengedukasi tentang pengembangan dan pengelolaan potensi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktifitas pertanian, pengembangan energi terbarukan, pengembangan IT dan sistem informasi desa, penanganan bencana dan berbagai program lain yang memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis jadi teringat kisah Muhammad Kasim Arifin (Kasim), seorang mahasiswa IPB yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Waimital, Pulau Seram Maluku. Kisahnya sungguh luar biasa dan bisa menjadi panutan bagi kita. Mengabdi tanpa pamrih, hanya ingin menularkan apa yang diketahui dalam rangka memajukan masyarakat.
Seluruh stakeholder harus bersatu untuk memajukan Indonesia, tak terkecuali termasuk masyarakat kampus.
Kita harus terus berikhtiar memantapkan kebersamaan dan kegotong-royongan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Yang penting semua guyub bersatu padu saling membantu. Itu kata kunci untuk memajukan pembangunan yang menyejahterakan dan memandirikan rakyat.
Sejalan dengan program Dospulkam, kita pernah merasakan aroma program serupa meski tak sama, seperti program Tenaga Kerja Sukarela (TKS Butsi), kemudian ada Sarjana Penggerak Purna Waktu (SP2W) era inpres desa tertinggal, terdapat pula Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan (SP3) berlanjut muncul pendamping desa P3MD, PNPM, Dana Desa maupun berbagai pendampingan dari Kementerian/Lembaga, Diaspora Membangun desa, Indonesia Mengajar dan sebagainya.
Intinya, mereka terjun ke desa, mendampingi masyarakat membangun desa sehingga warga desa berani mengambil keputusan tentang masa depannya. Jika kita telaah, rupanya aneka program di atas masih relevan dengan dinamika pembangunan di tanah air.
Selain itu, program KKN yang membanjiri desa, program TMMD menjadi bukti betapa desa telah, sedang dan akan terus menjadi perhatian pemerintah untuk membalik kemiskinannya. Miskin tak sekadar kurang harta, tapi juga menyangkut kurusnya nilai, sikap dan mental masyarakat.
BPS Maret 2022 mencatat, angka kemiskinan mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen. Dan, kemurungan tersebut menjadi PR Bersama yang harus kita carikan jalan keluar secara gotong royong.
Saat ini kita telah menempatkan desa/kelurahan sebagai aktor dan sekaligus basis pembangunan. Dana pembangunan yang langsung dialokasikan ke desa sangat besar, baik dari pusat maupun Pemda. Jika kemudian terbit juga beragam gerakan maupun kampanye turun ke desa, tidak ada yang salah, karena dana desa yang dikucurkan pemerintah pun hingga sekarang tak kurang dari Rp 400 triliun.
Belum lagi program atau kegiatan dari OPD yang langsung menyasar pada pemberdayaan desa juga tidak sedikit. Praktik itu pula menandai bukti cinta orang tua kepada anak-anaknya (pemerintah kepada desa), demi satu tujuan kemandirian dan daya saing masyarakat desa. Intinya membantu masyarakat untuk semakin berdaya, mandiri dan sejahtera.
Maka, orientasi pedesaan menjadi menu favorit untuk membuka wawasan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai baru yang lebih produktif bagi masyarakat desa, terutama kaum muda. Sehingga mereka mampu mendobrak dirinya keluar dari jebakan batman mental buruh yang cenderung pragmatis dan instan. Di sinilah program Dospulkam menjadi setitik debu lembut yang mesti membawa perubahan (baper).
Harapannya, semangat kegotongroyongan ini betul-betul dapat menjiwai pelaksanaan program Dospulkam nantinya. Apapun program yang dikerjakan, kita pastikan selalu dalam framing bergandeng tangan. Membangun teamwork yang solid, dan kompak serta sekaligus perkuat kebersamaan dengan masyarakat.
Ingat, bagaimanapun penghormatan kepada nilai budaya dan nilai kehidupan masyarakat sebagai kearifan lokal, khususnya di desa sebagaimana kita ada yang terlahir di sana. Karena masing-masing desa itu punya local wisdom sendiri. Ada norma di masyarakat yang tertulis atau bahkan tidak tertulis.
Apalagi saat ini kita sedang gencar-gencarnya membangun desa. Seperti di Jateng ada program 1 OPD 1 Desa Dampingan, Sekolah Tanpa Sekat, Boarding School gratis bagi anak miskin pintar di SMKN Jateng maupun program yang langsung menyasar pada pemberdayaan desa juga tidak sedikit. Mungkin ke depan tak sedikit crazy rich yang turun ke desa.
Mari kita mengabdikan dan mempraktikkan ilmu yang sudah diperoleh ini kepada masyarakat, nanti yang ahli energi, pertanian, teknik, hukum dan lainnya kita dorong bersama-sama supaya yang para expert (ahli) ini berkontribusi pada bidangnya masing-masing.
Kita tunggu program-program inovatif dari bangku kampus Indonesia dengan bahasa masing-masing. Sudah saatnya kita melunasi hutang kita kepada rakyat. Ada waktu berkata-kata, ada waktu berbuat nyata, urun angan dan turun tangan, semua terlibat membangun Indonesia dari desa. (Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
21 Maret 2023 at 12:38
Thrift, Antara Benci dan Cinta
Suka tak suka, kini barang-barang thrift (pakaian bekas impor) dengan gampang bisa kita dapatkan dimana-mana. Jika dulu harus ngumpet-ngumpet untuk memperolehnya, sekarang kita tanpa usaha keras ketika sejengkal saja melangkah ke alun-alun kota, lapak-lapak pinggiran kota, di tengah terjalnya pasar tradisional, lagi-lagi komoditas thrift bisa kita jumpai di gerai, toko pakaian maupun butik modern di jalur-jalur utama perkotaan.
Cobalah tengok kanan kiri sepanjang perjalanan kita, misalnya di Solo, Jogja, Semarang apalagi Jakarta. Bandung, Surabaya, Purwokerto, bahkan Cilacap. Jika kota tumplek dengan PKL-nya, kini makin tumpah dengan thrift store atau thrip shop. Thrift bagi orang Semarang dan Solo kerap disebut “awul-awul,”. Lain dengan Jogja, pakaian bekas import ini meminjam istilah mojok, yakni “babebo,” (baju bekas bos).
Fesyen atau pakaian-pakaian bekas bule (sebutan siapapun orang luar negeri) pun kini semakin mudah dan cepat didapat melalui media sosial maupun e-comerce.
Pemerintah secara tegas melarang perdagangan impor pakaian bekas ini yang disuguhkan dalam regulasi Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas karena dianggap berpotensi membahayakan kesehatan. Pada Pasal 2 regulasi di atas berbunyi “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia”, dan pasal 3 “Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan Undang-Undang”.
Pihak paling berwenang, Balai Pengujian Mutu Barang, Dirjen SPK, dan Kementerian Perdagangan melakukan uji coba terhadap pakaian bekas impor, dan menemukan sejumlah bakteri seperti S. Aureus, E. Coli, dan Kapang. Uji coba tersebut dilakukan menggunakan metode bacteriological analytical manual (BAM).
Rupanya, regulasi di atas belum cukup menyantuni penyadaran masyarakat, terbukti hingga kini tetap saja bisnis awul-awul ini merajalela. Sungguh susah bagi pemerintah, di satu sisi ingin menegakkan kedaulatan negara dengan menertibkan impor abal-abal ini, tapi di ujung lain mereka yang menggumuli bisnis ini tak sedikit yang berlatar berpenghasilan rendah, sehingga mereka kadang mremo dengan barang larangan tersebut.
Namun demikian, rupanya level kesadaran masyarakat atas bea masuk ke negara dan perkara kesehatan acap kali diabaikan. Terpenting, tak mati gaya. Ini barangkali yang masih butuh diluruskan mindsetnya. Menjamurnya gerai-gerai thrift seolah telah menyatu dengan masyarakat yang low budget, tapi sekarang kalangan selebriti maupun artis juga mahasiswa yang tak malu-malu lagi bahkan bangga mengenakan barang-barang thrift.
Padahal, seharusnya kaum terpelajar bisa menjadi role model bagi kampanye dan praktik bangga buatan Indonesia atau cinta produk dalam negeri. Inilah ironi yang menyergap yang membuat semua pihak megap-megap.
Jalan tengah hasrus ditempuh pemerintah, bagaimana membangun UMKM dengan garansi kualitas produk dan harga murah atau terjangkau. Kemudian, juga penting melatih penjaja fesyen bekas ini agar mampu menciptakan sumber ekonomi baru tanpa melanggar hukum, dll.
Nostalgik dan memori berebut dan memilih-milih pakaian awul-awul berkelas pernah saya alami kala beberapa puluhan tahun silam, kala itu masih berstatus calon pegawai sipil negara, gaji belum keluar dan sementara honor tulisan juga belum turun. Maka kemudian barang thrift menjadi idola saat itu.
Kita tak bisa menyalahkan pecinta thrift, karena bagi mereka bisa membeli thrift itu bagian dari kelas favoritnya. Bahkan beberapa kalangan menilai menggunakan thrift itu serasa cinta lama bersemi kembali. Sebagian mereka merasa reborn dengan sejumput kisah, kenangan, histori maupun romantisme lain yang berkecamuk kala diberikan gift atau kado dari orang terdekat yang notabene panghasilannya pas-pasan. Ini daya hidup yang luar hiasa dahsyat.
Sepotong cerita lain, sebuah keluarga yang tergolong mampu secara finasial pun membeli jenis awul-awul ini. Bukan mau dipakai sendiri tapi sekadar dibagikan ke orang lain, harapannya bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama. Meski memberi sesuatu ke orang lain sebaiknya barang baru, tapi keluarga tersebut nampaknya telah, sedang dan akan bangkit dan belajar memanusiakan manusia seutuhnya sekemampuannya.
Menariknya masyarakat kelas menengah dan berpendidikan tingi maupun masifnya penduduk miskin terutama terdampak pandemi, bencana maupun menghadapi hari raya Idul Fitri, turut memengaruhi penilaian bahkan pasar thrift di lapangan.
Pada satu titik pengimpor thrift menjadi musuh bersama aparat keamanan, titik lainnya harus mengejar pendapatan daerah, termasuk pajak toko dan sebagainya.
Sementara, bagi kalangan bawah hadirnya thrift seakan menjadi dewa penolong mereka. Bayangkan, ketika didesak kebutuhan lebaran tanpa uang gaji dan lemburan dengan kocek Rp 100 ribuan bisa mendapatkan 3 potong baju yang cukup layak untuk berlebaran dari berbagai gerai thrift yang on line maupun yang offline (oprokan/lapak atau semacam outlet distro, motor dan atau mobil sebagai toko berjalan, dll).
Memang lebaran tak selalu identik dengan baju baru. Tapi sekurangnya, semangat dan daya hidup yang perlu diperbarui sehingga tetap berani bermimpi.
Ledakan thrift menjadi PR besar di sejumlah negara, dan terus membawa gelombang pro dan kontra. Itulah dinamika mayarakat, termasuk pada domain niaga atau perdagangan. Pada akhirnya hubungan masyarakat, kaum terpelajar bahkan pemerintah sekalipun dengan penjaja thrift ini laksana benci dan cinta. (Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Suka tak suka, kini barang-barang thrift (pakaian bekas impor) dengan gampang bisa kita dapatkan dimana-mana. Jika dulu harus ngumpet-ngumpet untuk memperolehnya, sekarang kita tanpa usaha keras ketika sejengkal saja melangkah ke alun-alun kota, lapak-lapak pinggiran kota, di tengah terjalnya pasar tradisional, lagi-lagi komoditas thrift bisa kita jumpai di gerai, toko pakaian maupun butik modern di jalur-jalur utama perkotaan.
Cobalah tengok kanan kiri sepanjang perjalanan kita, misalnya di Solo, Jogja, Semarang apalagi Jakarta. Bandung, Surabaya, Purwokerto, bahkan Cilacap. Jika kota tumplek dengan PKL-nya, kini makin tumpah dengan thrift store atau thrip shop. Thrift bagi orang Semarang dan Solo kerap disebut “awul-awul,”. Lain dengan Jogja, pakaian bekas import ini meminjam istilah mojok, yakni “babebo,” (baju bekas bos).
Fesyen atau pakaian-pakaian bekas bule (sebutan siapapun orang luar negeri) pun kini semakin mudah dan cepat didapat melalui media sosial maupun e-comerce.
Pemerintah secara tegas melarang perdagangan impor pakaian bekas ini yang disuguhkan dalam regulasi Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas karena dianggap berpotensi membahayakan kesehatan. Pada Pasal 2 regulasi di atas berbunyi “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia”, dan pasal 3 “Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan Undang-Undang”.
Pihak paling berwenang, Balai Pengujian Mutu Barang, Dirjen SPK, dan Kementerian Perdagangan melakukan uji coba terhadap pakaian bekas impor, dan menemukan sejumlah bakteri seperti S. Aureus, E. Coli, dan Kapang. Uji coba tersebut dilakukan menggunakan metode bacteriological analytical manual (BAM).
Rupanya, regulasi di atas belum cukup menyantuni penyadaran masyarakat, terbukti hingga kini tetap saja bisnis awul-awul ini merajalela. Sungguh susah bagi pemerintah, di satu sisi ingin menegakkan kedaulatan negara dengan menertibkan impor abal-abal ini, tapi di ujung lain mereka yang menggumuli bisnis ini tak sedikit yang berlatar berpenghasilan rendah, sehingga mereka kadang mremo dengan barang larangan tersebut.
Namun demikian, rupanya level kesadaran masyarakat atas bea masuk ke negara dan perkara kesehatan acap kali diabaikan. Terpenting, tak mati gaya. Ini barangkali yang masih butuh diluruskan mindsetnya. Menjamurnya gerai-gerai thrift seolah telah menyatu dengan masyarakat yang low budget, tapi sekarang kalangan selebriti maupun artis juga mahasiswa yang tak malu-malu lagi bahkan bangga mengenakan barang-barang thrift.
Padahal, seharusnya kaum terpelajar bisa menjadi role model bagi kampanye dan praktik bangga buatan Indonesia atau cinta produk dalam negeri. Inilah ironi yang menyergap yang membuat semua pihak megap-megap.
Jalan tengah hasrus ditempuh pemerintah, bagaimana membangun UMKM dengan garansi kualitas produk dan harga murah atau terjangkau. Kemudian, juga penting melatih penjaja fesyen bekas ini agar mampu menciptakan sumber ekonomi baru tanpa melanggar hukum, dll.
Nostalgik dan memori berebut dan memilih-milih pakaian awul-awul berkelas pernah saya alami kala beberapa puluhan tahun silam, kala itu masih berstatus calon pegawai sipil negara, gaji belum keluar dan sementara honor tulisan juga belum turun. Maka kemudian barang thrift menjadi idola saat itu.
Kita tak bisa menyalahkan pecinta thrift, karena bagi mereka bisa membeli thrift itu bagian dari kelas favoritnya. Bahkan beberapa kalangan menilai menggunakan thrift itu serasa cinta lama bersemi kembali. Sebagian mereka merasa reborn dengan sejumput kisah, kenangan, histori maupun romantisme lain yang berkecamuk kala diberikan gift atau kado dari orang terdekat yang notabene panghasilannya pas-pasan. Ini daya hidup yang luar hiasa dahsyat.
Sepotong cerita lain, sebuah keluarga yang tergolong mampu secara finasial pun membeli jenis awul-awul ini. Bukan mau dipakai sendiri tapi sekadar dibagikan ke orang lain, harapannya bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama. Meski memberi sesuatu ke orang lain sebaiknya barang baru, tapi keluarga tersebut nampaknya telah, sedang dan akan bangkit dan belajar memanusiakan manusia seutuhnya sekemampuannya.
Menariknya masyarakat kelas menengah dan berpendidikan tingi maupun masifnya penduduk miskin terutama terdampak pandemi, bencana maupun menghadapi hari raya Idul Fitri, turut memengaruhi penilaian bahkan pasar thrift di lapangan.
Pada satu titik pengimpor thrift menjadi musuh bersama aparat keamanan, titik lainnya harus mengejar pendapatan daerah, termasuk pajak toko dan sebagainya.
Sementara, bagi kalangan bawah hadirnya thrift seakan menjadi dewa penolong mereka. Bayangkan, ketika didesak kebutuhan lebaran tanpa uang gaji dan lemburan dengan kocek Rp 100 ribuan bisa mendapatkan 3 potong baju yang cukup layak untuk berlebaran dari berbagai gerai thrift yang on line maupun yang offline (oprokan/lapak atau semacam outlet distro, motor dan atau mobil sebagai toko berjalan, dll).
Memang lebaran tak selalu identik dengan baju baru. Tapi sekurangnya, semangat dan daya hidup yang perlu diperbarui sehingga tetap berani bermimpi.
Ledakan thrift menjadi PR besar di sejumlah negara, dan terus membawa gelombang pro dan kontra. Itulah dinamika mayarakat, termasuk pada domain niaga atau perdagangan. Pada akhirnya hubungan masyarakat, kaum terpelajar bahkan pemerintah sekalipun dengan penjaja thrift ini laksana benci dan cinta. (Marjono, Tukang Ketik di Semarang)
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
20 Maret 2023 at 09:01
Alun dan Subari Bagai Langit dan Bumi
Kala kasus Mario Dandy Satrio (Mario) viral yang menganiaya Cristalino David Ozora (David). Dari video dan foto yang beredar di media sosial, Mario kerap memamerkan kendaraan dan barang-barang mewah, berlanjut harta kekayaan ayah Mario diungkit mulai netizen, Menkeu hingga KPK.
Terungkap bahwa Rafael Alun Trisambodo (Alun) pegawai eselon III Ditjen Pajak (DJP), memiliki harta kekayaan senilai Rp 56,1 miliar, jumlah yang dinilai tidak wajar bagi ASN Kemenkeu. Bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 40 lebih rekening Alun dan keluarga bernilai transaksi Rp 500 Miliar yang disinyalir memakai nominee.
Juru Bicara PPATK, Nasir Kongah mengatakan nominee adalah seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda. Tetapi, (seseorang atau perusahaan) bukan pemilik asli dari benda tersebut (Kompas, 28/3/2023).
Melalui praktik kelam tersebut, barangkali Mario dan Alun menjadi begitu cepat terkenal, tapi jalan yang diambil keliru bahkan tidak elegan. Dengan kata lain, mereka mungkin sedang mencari panggung tapi ternyata salah panggung. Karena panggung yang satu ini kelewat kusam dan berkonsekwensi pada perkara hukum.
Membaca Mario dan Alun, kita semua menjadi sedih apalagi menyaksikan David yang sampai koma atas bengalnya Mario dan kawan-kawannya. Apa yang digelar oleh orang-orang cakap ini?
Rupanya kasus ini merupakan warisan purba yang narasi dan praktiknya selalu berulang.
Pertama, adidang adigung adiguna (menyombongkan kelebihan yang dia miliki : kekuatan-kekuasaan-kepandaian). Sombong karena jabatan orangtuanya, tinggi hati karena anak orang kaya, pamer bondho donya (harta dunia), dan seterusnya. Padahal keduanya hanya sampiran belaka.
Kedua, mentang-mentang (dumeh) lingkaran kehidupannya serba berkecukupan, apapun yang diinginkan pasti terpenuhi bahkan tak ada yang berani menolak atau nelawan. Merasa paling hebat.
Ketiga, lemah atau tepatnya lenyapnya sense of crisis. Hatinya kusut, bahkan keras atau membatu. Bergeming banget, tanpa peduli dan peka terhadap kepedihan lingkungan masyarakat yang sedang tertimpa musibah, bencana dan kesulitan hidup lainnya.
Kasus Mario dan Alun yang pengap dengan pamer harta kemewahan, khususnya bagi pejabat di lingkungan DJP, bukanlah hal baru. Sebelumnya deretan pegawai pajak yang bermasalah hukum dan viral, seperti Denok Taviperiana dugaan kepemilikan rekening gendut, begitu juga dengan Gayus Tambunan selain rekening tebal, Ia juga memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP hingga membuat paspor palsu. Kemudian ada Tommy Hindratno, juga terseret kasus suap.
Ingat Mario, ingat Alun yang tidak mengalun (lagi), justru membawa jangkar moral dan ingatan saya pada sosok Subari. Dia bukan seorang juragan maupun tuan tanah. Ia adalah petani biasa yang luar biasa karena telah menghibahkan lahan seluas 1.800 meter persegi untuk dijadikan embung. Dia sangat berjasa tidak untuk warganya, tapi juga Jawa Tengah.
Pemprov Jawa Tengah kemudian memberi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk membangun embung tersebut. Sebagai apresiasi, embung dinamai Embung Subari. "Terus terang saya lihat petani lain itu kekurangan air, kalau tempat saya kelebihan, jadi supaya bisa merata di Kalibareng saya ikhlas,” kata Subari.
Gubernur Ganjar Pranowo sempat bertanya mimpi apa yang membuat Subari memberikan tanah itu, sedangkan ia bisa mendapat uang lebih banyak jika menjualnya. “Kalau uang kan sekadar saya nikmati sendiri pak, tapi kalau embung dibuat kan masyarakat bisa sejahtera jadi bisa mbantu,” tutur Subari, disambut tepuk tangan tamu undangan dan peserta upacara Hari Pahlawan di Lapangan Simpang Lima, Semarang tahun silam.
Mr Clean
Subari adalah representasi pahlawan hari ini. Subari menjadi pahlawan sejati untuk wilayahnya. Darinya kita belajar. Sebelum kasus Mario dan Alun, kita selalu diingatkan oleh sosok-sosok teladan anti korupsi, seperti Bung Hatta yang menolak amplop dalam kunjungannya ke Irian pada tahun 1970, dan menegur Sekretarisnya yang menggunakan tiga lembar kertas kantor Sekretariat Wakil Presiden untuk mengirim surat pribadi.
Jenderal Hoegeng pernah berpesan mengenai cara memberantas korupsi yang menurutnya efektif. "Kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini, sebenarnya gampang. Ibaratnya, kalau kita harus dimulai dari atas ke bawah. Membersihkan korupsi juga demikian. Harus dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya lebih dulu, lalu ke turun badan atau level pejabat eselonnya dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau ke pengawal bawah," kata Hoegeng kepada anaknya Didit Hoegeng.
Sosok lainnya yang cukup menginspirasi kita adalah Baharuddin Lopa. Jaksa Agung satu ini pernah suatu ketika ingin membeli mobil pribadi karena tidak mau menggunakan mobil dinas untuk kegiatan keseharian. Ia juga sering menerima parsel ketika hari raya, tapi semua parsel yang dikirim ke rumahnya selalu dikembalikan. Sosok pejabat yang sangat bersahaja dan sederhana. Sebagai seorang pejabat, Lopa pun tidak memiliki harta melimpah sampai akhir hidupnya.
Sudah saatnya kita belajar kepada Subari dan sosok-sosok di atas yang berintegritas tebal dengan kesederhanaannya : tidak culas, tidak serakah dan menjunjung falsafah : Sapa salah bakal seleh, Sapa sing ora jujur bakal ajur, dll.
Meski bukan pejabat, Subari, Dia terus menginspirasi para pejabat untuk cakap mengurus warganya bukan menguras masyarakatnya apalagi pamer kemewahan yang ora cetho. Antara Subari dan Alun, bagai langit dan bumi : ya materinya, ya tindakannya.
Akhirnya, berpendidikan tinggi, punya kedudukan atau jabatan saja tak cukup menyantuni kita untuk menjadi “Mr Clean.” Lantas, LHKPN, LHKASN, Revolusi Mental, Pakta Integritas kita ke mana?. (Marjono, Tukang Ketik di Semarang).
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.
Kala kasus Mario Dandy Satrio (Mario) viral yang menganiaya Cristalino David Ozora (David). Dari video dan foto yang beredar di media sosial, Mario kerap memamerkan kendaraan dan barang-barang mewah, berlanjut harta kekayaan ayah Mario diungkit mulai netizen, Menkeu hingga KPK.
Terungkap bahwa Rafael Alun Trisambodo (Alun) pegawai eselon III Ditjen Pajak (DJP), memiliki harta kekayaan senilai Rp 56,1 miliar, jumlah yang dinilai tidak wajar bagi ASN Kemenkeu. Bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 40 lebih rekening Alun dan keluarga bernilai transaksi Rp 500 Miliar yang disinyalir memakai nominee.
Juru Bicara PPATK, Nasir Kongah mengatakan nominee adalah seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda. Tetapi, (seseorang atau perusahaan) bukan pemilik asli dari benda tersebut (Kompas, 28/3/2023).
Melalui praktik kelam tersebut, barangkali Mario dan Alun menjadi begitu cepat terkenal, tapi jalan yang diambil keliru bahkan tidak elegan. Dengan kata lain, mereka mungkin sedang mencari panggung tapi ternyata salah panggung. Karena panggung yang satu ini kelewat kusam dan berkonsekwensi pada perkara hukum.
Membaca Mario dan Alun, kita semua menjadi sedih apalagi menyaksikan David yang sampai koma atas bengalnya Mario dan kawan-kawannya. Apa yang digelar oleh orang-orang cakap ini?
Rupanya kasus ini merupakan warisan purba yang narasi dan praktiknya selalu berulang.
Pertama, adidang adigung adiguna (menyombongkan kelebihan yang dia miliki : kekuatan-kekuasaan-kepandaian). Sombong karena jabatan orangtuanya, tinggi hati karena anak orang kaya, pamer bondho donya (harta dunia), dan seterusnya. Padahal keduanya hanya sampiran belaka.
Kedua, mentang-mentang (dumeh) lingkaran kehidupannya serba berkecukupan, apapun yang diinginkan pasti terpenuhi bahkan tak ada yang berani menolak atau nelawan. Merasa paling hebat.
Ketiga, lemah atau tepatnya lenyapnya sense of crisis. Hatinya kusut, bahkan keras atau membatu. Bergeming banget, tanpa peduli dan peka terhadap kepedihan lingkungan masyarakat yang sedang tertimpa musibah, bencana dan kesulitan hidup lainnya.
Kasus Mario dan Alun yang pengap dengan pamer harta kemewahan, khususnya bagi pejabat di lingkungan DJP, bukanlah hal baru. Sebelumnya deretan pegawai pajak yang bermasalah hukum dan viral, seperti Denok Taviperiana dugaan kepemilikan rekening gendut, begitu juga dengan Gayus Tambunan selain rekening tebal, Ia juga memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP hingga membuat paspor palsu. Kemudian ada Tommy Hindratno, juga terseret kasus suap.
Ingat Mario, ingat Alun yang tidak mengalun (lagi), justru membawa jangkar moral dan ingatan saya pada sosok Subari. Dia bukan seorang juragan maupun tuan tanah. Ia adalah petani biasa yang luar biasa karena telah menghibahkan lahan seluas 1.800 meter persegi untuk dijadikan embung. Dia sangat berjasa tidak untuk warganya, tapi juga Jawa Tengah.
Pemprov Jawa Tengah kemudian memberi anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk membangun embung tersebut. Sebagai apresiasi, embung dinamai Embung Subari. "Terus terang saya lihat petani lain itu kekurangan air, kalau tempat saya kelebihan, jadi supaya bisa merata di Kalibareng saya ikhlas,” kata Subari.
Gubernur Ganjar Pranowo sempat bertanya mimpi apa yang membuat Subari memberikan tanah itu, sedangkan ia bisa mendapat uang lebih banyak jika menjualnya. “Kalau uang kan sekadar saya nikmati sendiri pak, tapi kalau embung dibuat kan masyarakat bisa sejahtera jadi bisa mbantu,” tutur Subari, disambut tepuk tangan tamu undangan dan peserta upacara Hari Pahlawan di Lapangan Simpang Lima, Semarang tahun silam.
Mr Clean
Subari adalah representasi pahlawan hari ini. Subari menjadi pahlawan sejati untuk wilayahnya. Darinya kita belajar. Sebelum kasus Mario dan Alun, kita selalu diingatkan oleh sosok-sosok teladan anti korupsi, seperti Bung Hatta yang menolak amplop dalam kunjungannya ke Irian pada tahun 1970, dan menegur Sekretarisnya yang menggunakan tiga lembar kertas kantor Sekretariat Wakil Presiden untuk mengirim surat pribadi.
Jenderal Hoegeng pernah berpesan mengenai cara memberantas korupsi yang menurutnya efektif. "Kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini, sebenarnya gampang. Ibaratnya, kalau kita harus dimulai dari atas ke bawah. Membersihkan korupsi juga demikian. Harus dimulai dengan cara membersihkan korupsi di tingkat atas atau pejabatnya lebih dulu, lalu ke turun badan atau level pejabat eselonnya dan akhirnya ke kaki hingga telapak atau ke pengawal bawah," kata Hoegeng kepada anaknya Didit Hoegeng.
Sosok lainnya yang cukup menginspirasi kita adalah Baharuddin Lopa. Jaksa Agung satu ini pernah suatu ketika ingin membeli mobil pribadi karena tidak mau menggunakan mobil dinas untuk kegiatan keseharian. Ia juga sering menerima parsel ketika hari raya, tapi semua parsel yang dikirim ke rumahnya selalu dikembalikan. Sosok pejabat yang sangat bersahaja dan sederhana. Sebagai seorang pejabat, Lopa pun tidak memiliki harta melimpah sampai akhir hidupnya.
Sudah saatnya kita belajar kepada Subari dan sosok-sosok di atas yang berintegritas tebal dengan kesederhanaannya : tidak culas, tidak serakah dan menjunjung falsafah : Sapa salah bakal seleh, Sapa sing ora jujur bakal ajur, dll.
Meski bukan pejabat, Subari, Dia terus menginspirasi para pejabat untuk cakap mengurus warganya bukan menguras masyarakatnya apalagi pamer kemewahan yang ora cetho. Antara Subari dan Alun, bagai langit dan bumi : ya materinya, ya tindakannya.
Akhirnya, berpendidikan tinggi, punya kedudukan atau jabatan saja tak cukup menyantuni kita untuk menjadi “Mr Clean.” Lantas, LHKPN, LHKASN, Revolusi Mental, Pakta Integritas kita ke mana?. (Marjono, Tukang Ketik di Semarang).
*Keseluruhan isi opini merupakan tanggung jawab pengirim.